Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menyoroti pemangkasan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 29,27 persen dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Menurutnya, penurunan hampir 30 persen tersebut memicu kekhawatiran terjadinya sentralisasi fiskal yang memberatkan daerah dan berisiko mendorong kenaikan pungutan pajak.
“Ini menunjukkan terjadinya sentralisasi fiskal. Jadi mau ditarik semuanya ke pusat. Daerah itu penurunannya lebih dari 20 persen transfer ke daerah di 2026 ini signifikan sekali. Memberatkan ekonomi daerah,” katanya kepada Tirto, dikutip Senin (19/8/2025).
Ia memperingatkan, penurunan TKD bisa memaksa daerah menggenjot penerimaan sendiri, salah satunya melalui pajak.
“Jika pajak dinaikkan signifikan, daya beli masyarakat dan dunia usaha bisa terganggu. Atau alternatifnya, utang diperbanyak, itu juga berisiko,” ujar Bhima.
Dia berpandangan, dalam kondisi daya beli yang masih lemah, peningkatan target pajak berisiko memicu praktik agresif pemungutan dan menghambat produktivitas dunia usaha.
“Tanpa kreativitas kebijakan, fiskal bisa kembali ‘berburu di kebun binatang’. Wajib pajak domestiknya yang dikejar,” ucapnya.
Sementara itu, pemerintah menetapkan delapan program prioritas nasional pada 2026 dengan anggaran mencapai Rp3.786,5 triliun. Program ini menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran 2026 memang fokus pada program strategis seperti ketahanan pangan Rp164,4 triliun, energi Rp402,4 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, dan kesehatan Rp244 triliun.
Namun, minimnya alokasi ke daerah berpotensi memperlebar ketimpangan dan mendorong kebijakan fiskal yang kontraproduktif di level lokal.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), tetapi menegaskan bahwa belanja pusat untuk program di daerah justru meningkat.
“Kalau TKD turun, kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah naiknya jauh lebih besar,” ujarnya dalam Konferensi Pers RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Dia mengklaim sebesar Rp1.376,9 triliun dari total belanja pusat Rp3.786,5 triliun akan langsung dinikmati oleh daerah lewat berbagai program prioritas.
“Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu Rp1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah,” ujarnya.
Editor: Hendra Friana
