Indeks Rapbn 2026

Menurut Purbaya, anggaran belanja kementerian/lembaga bisa tetap dicairkan meski Presiden belum menerbitkan Perpres rincian pelaksana APBN 2026.

Kebijakan fiskal baru pemerintah turut menjadi penyangga optimisme DJBC di tahun depan.

Simak dari mana dana program MBG, yang pada tahun depan menjadi salah satu dari 8 prioritas RAPBN 2026. Ketahui pula perbedaan anggaran MBG 2025 dan 2026.

Yang lebih penting daripada membuat peta jalan, menurut Purbaya, adalah memastikan tata kelola utang secara bijak dan kontrasislikal.

APBN 2026 disusun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen dalam jangka menengah.

Dengan perubahan strategi ini, Said meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyusun peta jalan (road map) pengelolaan utang.

Ketua Banggar pastikan dasar-dasar keuangan negara untuk 2026 dibahas secara mendalam oleh para anggota dewan yang ahli di bidangnya masing-masing.

Sebelum perubahan postur RAPBN 2026, pemerintah sempat menetapkan anggaran TKD Rp650 triliun, turun 29,34 persen dibanding 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kenaikan belanja RAPBN 2026 terutama dialokasikan untuk TKD sebesar Rp43 triliun, sementara sisanya ke belanja pusat, termasuk untuk cadangan anggaran.

Sejumlah postur RAPBN 2026 mayoritas mengalami perubahan atau terjadi kenaikan pasca kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR.

Purbaya dinilai akan mengambil pendekatan berbeda dalam pengelolaan anggaran, salah satunya soal keberanian mengambil risiko.

Intensifikasi pajak hingga peninjauan ulang tax expenditure bisa jadi strategi tingkatkan pendapatan tanpa perlu kerek tarif.

Menpar sebut tambahan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai lompatan besar (quantum leap) dalam sektor pariwisata Indonesia.

Meski optimalisasi PAD harus dilakukan, Pemda diminta bentuk strategi dan perencanaan yang matang agar tidak bebani masyarakat.

Sri Mulyani tegaskan negara akan hadir secara langsung melalui berbagai program perlinsos sejak masyarakat lahir hingga tua.

Pemerintah akan lebih fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi mengerek pertumbuhan penerimaan tahun depan.

Kementerian Transmigrasi akan ajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026.

Target lifting minyak 2026 dipatok lebih tinggi dari target tahun sebelumnya yang sebesar 605 ribu BOEPD.

Penurunan drastis TKD untuk program-program pemerintah pusat melucuti semangat otonomi dan berpotensi mengerek tarif pajak di daerah.

Pemerintah mulai perhatikan aktivitas ekonomi yang selama ini luput dari pantauan pajak atau dikenal shadow economy. Pedagangan eceran salah satu targetnya.