tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyebut ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap transfer ke daerah (TKD) masih cukup tinggi. Belum lagi, belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja operasional yang bersifat rutin.
Kondisi ini lantas membuat daerah mengalami beberapa tantangan, salah satunya tidak mandiri secara fiskal.
"Tantangan tersebut meliputi ketergantungan transfer ke daerah masih tinggi, rendahnya kemandirian fiskal, serta belanja daerah yang didominasi belanja rutin,” tutur Rachmat dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara daring, Selasa (2/9/2025).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, ia mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Meski begitu, upaya optimalisasi PAD harus dilakukan dengan strategi dan perencanaan yang matang agar tidak membebani masyarakat di masing-masing daerah.
"Strategi yang dapat dilakukan meliputi retribusi yang tidak langsung dengan masyarakat, penguatan peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), utilisasi aset daerah, peningkatan investasi daerah, serta pemetaan potensi dan keunggulan daerah," papar Rachmat.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu mencari sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melaksanakan program pembangunan daerah. Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga mesti memfokuskan kegiatan belanja pada pos-pos belanja produktif.
"Keberhasilan keuangan daerah memerlukan dukungan pemerintah daerah agar menyusun rencana sinergi pendanaan agar selaras dengan kebijaksanaan nasional termasuk memastikan kesiapan dan dokumen serta menentukan skala prioritas lebih tajam," tegas Rachmat.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id





































