Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mengubah strategi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya berbasis utang menjadi pendapatan. Melalui perubahan strategi ini, dalam jangka menengah diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7-8 persen.
“Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah, kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Karena perubahan strategi ini, politikus dari PDI Perjuangan itu lantas meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menyusun peta jalan (road map) pengelolaan utang. Dus, keseimbangan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dapat segera diwujudkan.
“Sidang Dewan yang Terhormat, RAPBN 2026 yang kita mintakan persetujuan kepada Sidang Dewan Paripurna sebagai alat negara menghadapi dunia yang terus berubah,” kata Said.
Sementara itu, dengan perubahan strategi pertumbuhan ekonomi dan juga telah diketoknya RAPBN 2026, ia berharap ke depan Indonesia dapat menghadapi tantangan yang datang dari perang narasi di dunia. Namun, terlepas dari itu, apakah RAPBN 2026 akan efektif menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto atau tidak, tergantung pada strategi pemerintah yang menjalankannya.
“Sebagai alat negara menghadapi dunia yang terus berubah, dunia yang terus menghadapi perang narasi yang seolah tampak benar dan masuk akal, tetapi sesungguhnya sedang menyamarkan kebohongan. Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi pemerintah, tentu itu akan kembali ke pemerintah sendiri” imbuh dia.
Meski begitu, Said memastikan, RAPBN 2026 dibahas dengan cermat oleh seluruh komisi yang ada di DPR. Dus, diharapkan RAPBN 2026 siap menjadi alat tempur pemerintah yang dapat menjadikan tantangan menjadi peluang.
“Poses pembahasan RAPBN 2026 mulai dari Komisi I sampai Komisi XIII dan bermuara di Badan Anggaran DPR telah melalui proses yang mendalam. Kami menyadari tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia. Akan tetapi, kami terus berupaya semaksimal mungkin menjadikan RAPBN (2026) menjadi karya yang menjawab tantangan menjadi peluang,” tegas Said.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
