Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengkritik pengajuan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata untuk gaji dan tunjangan pegawai hingga operasional dan pemeliharaan kantor.
Dana tambahan sebesar Rp91,2 miliar tersebut diusulkan berasal dari realokasi sebagian anggaran program pariwisata pada fungsi pariwisata Kemenpar yang totalnya mencapai Rp841,69 milliar.
Menurut Kardaya, usulan tersebut tidak sensitif dengan kondisi sosial-politik yang terjadi beberapa waktu belakangan, di mana demonstrasi memprotes kenaikan tunjangan pejabat berlangsung di banyak daerah.
"Ada program relokasi untuk 2026, saya tidak ada masalah karena kalau memang perlu direalokasi, ya direalokasi. Tetapi melihat perkembangan belakangan ini, satu minggu terakhir, dan arahan Presiden itu sudah jelas, bahwa review kembali untuk yang terkait dengan tunjangan," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri pariwisata di Komisi VII, Rabu (3/9/2025).
Kardaya juga mempermaslahkan besarnya angka realokasi tersebut. Sebab, dari sekitar Rp237,72 milar program pariwisata yang direalokasi, Rp91,2 miliar mencapai 38,37 persen.
"Jadi ini selolah-olah tidak peka terhadap kondisi belakangan ini. Mungkin ini dibikin jauh-jauh sebelum ada demo ada apa, mungkin. Tapi sebaiknya ini di-review kembali sehingga tidak menimbulkan isu-isu baru, permasalahan baru," jelasnya.
Kardaya berharap, realokasi anggaran tersebut justru lebih banyak diarahkan untuk mendukung promosi pariwisata yang menurutnya masih kurang baik.
"Karena saya lihat promosinya kurang. Jadi sekali lagi Bu Menteri tolong pertimbangkan kondisi yang terakhir ini dan itu masalah terkait dengan tunjangan sangat sensitif. Jadi jangan sampai dimunculkan itu 50 persen dipindahkan untuk tunjangan dan gaji begitu. Karena di sini tertulis," tuturnya.
Sebagai informasi, secara total, Kemenpar mengajukan tambahan anggaran yang berasal dari realokasi program sebesar Rp1,89 triliun pada 2026.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa tambahan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai lompatan besar (quantum leap) dalam sektor pariwisata Indonesia.
"Kami memahami bahwa efisiensi anggaran dengan dampak yang maksimal adalah ideal. Namun, pariwisata harus melakukan quantum leap dan berusaha menyamai negara tetangga sehingga meningkatkan anggaran promosi dan rebrand itu sangat diperlukan," kata Widiyanti.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata telah mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp1,85 triliun. Namun, angggaran ini dianggap belum mencukupi untuk mencapai target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara demi mendongkrak devisa 22 miliar dolar AS di 2026.
Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Mohammad Hatta, mendukung penuh permintaan tambahan anggaran ini. Ia menekankan bahwa anggaran yang ada saat ini terlalu kecil untuk mengoptimalkan promosi pariwisata Indonesia di kancah global.
"Anggaran kementerian pariwisata ini kekecilan. Terus terang, ini terlalu kecil. Apa yang Ibu ajukan, saya enggak lihat Ibu serius untuk promosi. Promosinya kurang. Kita lihat dari negara-negara lain, promosinya gila-gilan. Mereka meng-endorse influencer untuk berangkat ke sana," ujar Hatta.
Hatta juga menambahkan bahwa Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran yang memadai bagi Kementerian Pariwisata.
"Kami berkomitmen di Komisi VII akan memperjuangkan semua mitra kami. Jadi, kita akan bertahan, bagaimana mitra-mitra kita ini juga kuat," jelasnya.
Selain untuk tunjangan pegawai, tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk program prioritas lainnya, seperti pembangunan politeknik pariwisata di beberapa daerah seperti Kalbar, Jatim, dan Raja Ampat; peningkatan infrastruktur dan konektivitas; serta integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem promosi pariwisata.
Widiyanti menegaskan bahwa integrasi AI sudah direncanakan untuk tahun 2025 dan diharapkan dapat selesai pada November tahun ini.
"Kami harapkan di bulan November ini kami sudah selesai mengintegrasikan teknologi AI di website kami. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik dari Amazing Thailand," ucapnya.
Selain itu, program kesehatan dan kebersihan juga menjadi fokus utama Kementerian Pariwisata. Program ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan destinasi wisata.
Dengan tambahan anggaran ini, Kementerian Pariwisata berharap dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Pada tahun 2024, lapangan kerja di sektor pariwisata tercatat sebanyak 25 juta, dan pada Februari 2025 angka ini telah meningkat menjadi 25,88 juta.
“Dan mudah-mudahan di bulan Desember ini akan lebih meningkat dan atau melampaui target 25,75 juta pekerja,” tuturnya.
Editor: Hendra Friana
