Mentrans ke Jajaran: Pakai APBN untuk Program yang Sentuh Rakyat

tirto.id - Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menginstruksikan jajarannya agar menggunakan APBN seefisien mungkin dengan menyasar kepentingan rakyat. Hal itu, kata Iftitah, merupakan bagian dari implementasi kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Lakukan efesiensi semaksimal mungkin, arahkan (pakai APBN) ke program-program yang betul-betul menyentuh kehidupan rakyat, yang betul-betul membantu rakyat," kata Iftitah pada sela-sela Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2025 di Lombok, NTB, Sabtu (30/8/2025).

Ia menjelaskan, pada 18 Februari 2025, Presiden menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2,55 triliun untuk Kementerian Transmigrasi. Namun, Kementerian Transmigrasi mengembalikan sebagian anggaran ke negara lantaran masih perlu membenahi regulasi terlebih dahulu, mengingat Kementerian Transmigrasi merupakan lembaga baru.

Pengembalian anggaran dinilai sebagai wujud upaya kementerian ini untuk mencegah kebocoran sebagaimana arahan Presiden Prabowo. "Kami kembalikan kepada negara Rp777 miliar, agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya juga nanti bisa lebih maksimal," tutur Iftitah.

Di sisi lain, Kementerian Transmigrasi berencana mengajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026. Pengajuan anggaran tersebut segera dibahas dengan Komisi V DPR RI.

"Insyaallah nanti kami baru akan bicarakan dengan DPR Senin dalam rapat kerja. Sehingga, kami belum bisa pastikan, tetapi informasi awal sekitar Rp1,9 triliun,” kata Iftitah.

Sebagai informasi, Kementerian Transmigrasi lahir kembali setelah Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) era kepemimpinan Joko Widodo. Kini, Kementerian Transmigrasi berdiri mandiri terpisah dari Kementerian Desa. Kementerian ini dibebankan mandat besar oleh Presiden Prabowo.

Kementerian ini diminta Prabowo tidak hanya mengurus soal perpindahan penduduk. Mereka diharapkan bisa menjadi penjaga NKRI dengan persebaran penduduk yang merata dan berdaya. Selain itu, hadirnya Kementerian Transmigrasi secara mandiri diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.