Indeks Kementerian

Polri mengklaim mekanisme penugasan anggota ke kementerian/lembaga berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.

Sapto belum bisa membuka proses penanganan penambangan dengan tenda biru dan ditandai di Google Maps itu, tetapi akan mengungkapkannya setelah rampung.

Supratman mengklaim ada kenaikan kinerja di bidang AHU, KI, harmonisasi undang-undang, Posbankum, hingga penerimaan PNBP di Kemenkum.

Apabila tidak disiapkan matang, katanya, maka bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi.

Komnas HAM mengapresiasi K/L yang dilakukan penilaian karena menunjukkan komitmen menghormati dan melindungi HAM melalui regulasi, kebijakan, dan program.

Menkum Supratman mengakui belum ada aturan yang memuat soal larangan merangkap jabatan untuk pejabat tingkat eselon I-II di kementerian.

Nilai TKA dapat jadi pertimbangan yang lebih matang bagi perguruan tinggi untuk menerima calon mahasiswa.

Sekjen Komdigi Ismail mengklaim tugas pokok dan fungsi Kementerian Komdigi tidak akan tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden dan BKP.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Ia mengaku tidak mengenal dua pemain domino lain yang saat itu bermain dengannya.

Kementerian Transmigrasi akan ajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026.

Komdigi akan mulai sinkronisasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselaraskan dengan Dukcapil.

Pemerintah telah mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah. Simak daftar poin penting UU Haji dan Umrah.

Hasan Nasbi menyatakan jabatan menteri Haji dan Umrah bakal ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Haji dan Umrah akan segera dibentuk menyusul keluarnya keputusan presiden. Simak apa itu Kementerian Haji dan kapan akan aktif?

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.

Fahri Hamzah sebut pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program CSR atau FLPP, bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.

Burhanuddin mengungkap, hingga saat ini masih ada 24 Rupbasan yang masih dilakukan pengelolaan bersama hingga 1 November 2025.

Surat bernomor B-466/SM.UMKM//PR.01/2025 ini dibubuhi tembusan ke Menteri UMKM, Direktorat Eropa I dan Direktorat Eropa II, serta Kementerian Luar Negeri.

Rano yakin kemacetan Jakarta dapat berkurang dan mengurangi emisi apabila ASN kementerian dan Pemprov Jakarta mau menggunakan transportasi umum.