Indeks Kementerian

Pasal yang diuji mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, serta pengisiannya dilakukan di instansi pusat.

Pasar lokal terdistorsi produk luar yang harganya lebih murah dan masif secara jumlah.

Pembangunan tiga SPAM baru tersebut menjadi prioritas untuk mengembalikan akses air bersih bagi masyarakat dan dilakukan dengan tender cepat.

Temmy mengatakan, pemerintah akan melakukan survey sebelum menaikkan biaya untuk memastikan aturan tersebut memberatkan UMKM atau tidak.

Rekomendasi ini untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional.

Pemburu liar sering menyasar rusa timor yang merupakan pakan utama dari Komodo.

Inkonsistensi informasi dari pejabat bisa membingungkan masyarakat di tengah bencana dan menempatkan Presiden Prabowo Subianto di posisi sulit.

Pembalakan liar (illegal logging) di kawasan Hutan Sipora, diperkirakan menyebabkan kerugian negara Rp447 miliar.

Kemenhut penah bongkar modus operandi pencurian kayu ilegal di wilayah yang sekarang terdampak banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Pengurutan calon jemaah haji lansia berdasarkan usia paling tinggi yang memenuhi syarat istitaah kesehatan.

Ada tiga tim yang akan berangkat ke Arab Saudi, yakni tim akomodasi, tim konsumsi, dan tim transportasi.

Ia menyebut Kemendukbangga akan menyosialisasikan soal pencegahan bullying kepada masyarakat.

Dalam perumusan aturan ini, BP Taskin telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB.

Polri mengklaim mekanisme penugasan anggota ke kementerian/lembaga berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.

Sapto belum bisa membuka proses penanganan penambangan dengan tenda biru dan ditandai di Google Maps itu, tetapi akan mengungkapkannya setelah rampung.

Supratman mengklaim ada kenaikan kinerja di bidang AHU, KI, harmonisasi undang-undang, Posbankum, hingga penerimaan PNBP di Kemenkum.

Apabila tidak disiapkan matang, katanya, maka bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi.

Komnas HAM mengapresiasi K/L yang dilakukan penilaian karena menunjukkan komitmen menghormati dan melindungi HAM melalui regulasi, kebijakan, dan program.

Menkum Supratman mengakui belum ada aturan yang memuat soal larangan merangkap jabatan untuk pejabat tingkat eselon I-II di kementerian.

Nilai TKA dapat jadi pertimbangan yang lebih matang bagi perguruan tinggi untuk menerima calon mahasiswa.