Indeks Kementerian

Pemindahan kementerian dan lembaga negara dari Jakarta ke IKN Nusantara akan dimulai pada awal 2024.

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian memiliki tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Kementerian negara dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, ditambah dengan kementerian koordinator.

Apa itu lembaga negara dan apa saja kewenangannya di Indonesia?

Kasus Corona di Kemenkes tertinggi dari seluruh klaster. Melampaui jumlah kasus di klaster perusahaan swasta, badan atau lembaga, hingga asrama dan sekolah.

Jokowi minta belanja kementerian dan lembaga dieksekusi sebelum akhir Februari.

Pendaftaran CPNS 2019 di enam kementerian tercatat masih dibuka hingga 30 November 2019. Data ini sesuai yang tercantum dalam laman SSCN. 

Presiden Jokowi minta pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana DIPA 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Puan menilai pengawasan tidak efektif apabila satu kementerian bermitra dengan lebih dari satu komisi di DPR.

Hambatan izin investasi ada di daerah, karena memiliki otonomi, sehingga kerap tak sejalan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di tingkat pusat.

Bambang mengatakan Kementerian/Lembaga pusat dan daerah tak menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas.

Chatib Basri lebih baik masuk kabinet dibanding menggandeng sosok dari partai politik.

Rencana Jokowi membentuk lembaga Manajemen Talenta dinilai justru memperpanjang rantai koordinasi. Lembaga baru ini dianggap hanya upaya bagi-bagi kekuasaan.

Darmin Nasution menyatakan penyempurnaan sistem Online Single Submission untuk mengatasi hambatan perizinan investasi terkendala masalah di level kementerian dan daerah.

Gedung Kementerian Keuangan akan menjadi bangunan pertama yang diasuransikan sebagai percontohan.

Penurunan pagu anggaran indikatif tersebut dinilai masih cukup rasional. Sebab sejumlah belanja barang di K/L tahun depan banyak mengalami penurunan dalam rangka efisiensi.

Sri Mulyani meminta perencanaan anggaran perjalanan dinas di semua kementerian/lembaga dibuat lebih efisien.  

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di hadapan para kepala daerah dalam pembukaan Musrenbang nasional, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam lima tahun ke depan.

Siapapun presidennya, UI, UGM, ITB, dan Akabri selalu dapat jatah menteri.