Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong anggaran kementerian/lembaga. Adapun pemotongan anggaran kementerian/lembaga merupakan salah satu opsi antisipasi atas dampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Menurut dia, Prabowo maupun Pemerintah Pusat telah mengantongi perhitungan terkait rencana pemangkasan anggaran maupun rencana pemangkasan gaji menteri/kepala lembaga.
"Kalau dari kami, pasti Presiden atau eksekutif dalam hal ini, kan, pasti sudah punya kajian, punya hitung-hitungan," ucapnya setelah salat Idul Fitri 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).
"Ya kalau gaji itu, kan, pasti memang sudah ada aturannya, kan ada aturan, ada regulasi, ada undang-undangnya," lanjut dia.
Karena itu, Najamudin mengaku mendukung rencana Prabowo untuk memangkas anggaran program tersebut. Sebab, ia meyakini, rencana itu digagas untuk kepentingan tanah air.
"Jadi, prinsipnya kita ya sepanjang itu memang yang terbaik yang dilakukan oleh negara, untuk oleh pemerintah, untuk bangsa kita ya, pasti semua akan ikut," tutur Najamudin.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang keuangan negara, maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun kini dunia tengah dihadapkan pada perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
"Aman itu, saya enggak akan tembus 3 persen dari PDB. Yakin," kata dia, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/3/2026).
Dengan keyakinan ini, pemerintah belum mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat negara sebagai salah satu langkah efisiensi. Pun, pemerintah juga belum memutuskan untuk membatasi perjalanan dinas para pejabat, meski diakui Purbaya opsi ini sudah masuk dalam pembahasan di rapat sebelumnya bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Nah, itu belum diputuskan seluruhnya. (Opsi pembatasan perjalanan dinas pejabat) sudah di meeting yang sebelumnya," ucapnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
