Indeks Kementerian

Sekjen Komdigi Ismail mengklaim tugas pokok dan fungsi Kementerian Komdigi tidak akan tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden dan BKP.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Ia mengaku tidak mengenal dua pemain domino lain yang saat itu bermain dengannya.

Kementerian Transmigrasi akan ajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026.

Komdigi akan mulai sinkronisasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselaraskan dengan Dukcapil.

Pemerintah telah mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah. Simak daftar poin penting UU Haji dan Umrah.

Hasan Nasbi menyatakan jabatan menteri Haji dan Umrah bakal ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Haji dan Umrah akan segera dibentuk menyusul keluarnya keputusan presiden. Simak apa itu Kementerian Haji dan kapan akan aktif?

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.

Fahri Hamzah sebut pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program CSR atau FLPP, bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.

Burhanuddin mengungkap, hingga saat ini masih ada 24 Rupbasan yang masih dilakukan pengelolaan bersama hingga 1 November 2025.

Surat bernomor B-466/SM.UMKM//PR.01/2025 ini dibubuhi tembusan ke Menteri UMKM, Direktorat Eropa I dan Direktorat Eropa II, serta Kementerian Luar Negeri.

Rano yakin kemacetan Jakarta dapat berkurang dan mengurangi emisi apabila ASN kementerian dan Pemprov Jakarta mau menggunakan transportasi umum.

Pembekalan langsung ini nantinya akan disampaikan kepada para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat.

Pencabutan PPKH di Pulau Wawonii karena ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan masyarakat untuk pencabutan SK PPKH tersebut.

Hunian yang diperuntukkan bagi keluarga dengan tiga anggota setidaknya memerlukan luas bangunan minimal 21,6 meter persegi agar dikategorikan layak huni.

56 warga binaan dari Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatra Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Menurut pengamat, penempatan personel polisi aktif di jabatan sipil berpotensi menyalahi undang-undang dan bisa ada konflik kepentingan.

Polri angkat bicara mengenai usulan dihapuskannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan Kementerian HAM.

Puan Maharani, mengatakan Indonesia tidak bisa meniru Vietnam dengan memangkas lembaga dan kementerian demi menghemat anggaran negara.