Indeks Kementerian

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

Kementerian Keuangan bakal menjaga momentum investasi dengan menetapkan tax holiday dan tax allowance.

Panglima TNI menyatakan akan mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Kementerian Kesehatan mencatat KLB DBD tingkat provinsi saat ini terjadi di Sulawesi Utara. Sedang ditingkat kabupaten/kota ada di Manggarai dan Kupang.

Indonesia terkendala memiliki cadangan minyak nasional, karena belum punya alokasi anggaran besar.

Tingginya kasus DBD selama 1-29 Januari 2019 akibat musim hujan yang memudahkan nyamuk berkembang biak.

Kementerian Koordinator Perekonomian masih membatas detail penggantian lahan TNI untuk Proyek Strategi Nasional. Yang jelas menggunakan dana APBN.

Delapan kementerian atau lembaga membuka pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan mulai 9-30 April 2018.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun aturan baru untuk mendorong sinkronisasi perencanaan semua kementerian/lembaga.

Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.

Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada sejumlah eselon II serta direktur di kementerian dan lembaga untuk menjalankan visi yang sama sesuai Nawacita. Presiden juga meminta kepada seluruh tataran pejabat di pemerintahan untuk mematuhi kebijakan dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Presiden Joko Widodo menghendaki kementerian dan lembaga negara untuk melakukan penghematan anggaran belanja negara hingga sebesar Rp50 triliun. Beberapa pos-pos anggaran yang disarankan untuk dipotong, menurut arahan Presiden, antara lain perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.