Indeks Kementerian

Jenderal Agus Subiyanto, memastikan para prajurit TNI aktif yang duduk di jabatan sipil kementerian dan lembaga akan mundur sesuai Pasal 47 UU TNI.

Mensesneg mengakui ada perbedaan pemahaman oleh kementerian dan lembaga terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ihwal efisiensi anggaran.

Fahri mengatakan, pemerintah Indonesia akan menandatangani MoU dengan Qatar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2025) untuk peresmian investasi.

Hasan mengatakan, Prabowo belum membahas rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara yang diungkap Hashim.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengeklaim, bioskop ini akan hadir di 17 kabupaten dan kota dan akan langsung beroperasi per 5 Desember 2024 mendatang.

Daftar program Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai kontroversi, ada program Rp100 juta per desa hingga pembangunan Universitas HAM.

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk  memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk yang baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak apa saja daftar tugasnya.

Apa itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran? Simak penjelasannya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk yang baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Apa saja yang menjadi tugasnya?

Baru sehari dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto langsung bikin blunder dengan bikin surat amatiran.

DPD berencana menambah alat kelengkapan serupa DPR seiring bertambahnya kementerian di era Prabowo-Gibran.

Dari sisi urgensi, belum terlihat perlu adanya penambahan jatah menteri hingga mencapai 44.

Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, jumlah kementerian boleh melebihi 34 seperti saat ini. Yakin tidak bakal menambah anggaran?

Pimpinan DPR telah menerima surat presiden tertanggal 2 Juli 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Peneliti ISESS mengingatkan karier pejabat di kementerian/lembaga akan terganggu akibat pengangkatan pejabat dari Polri.

Semua fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju RUU Kementerian Negara menjadi usulan insiatif DPR.

Pembahasan mengenai revisi UU Kementerian Negara itu akan dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/5/2024) siang ini.

Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik.