Tupoksi Komdigi dengan KSP-BKP Diklaim Tak Tumpang Tindih

tirto.id - Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail mengklaim tugas pokok dan fungsi Kementerian Komdigi tidak akan tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Menurut dia, antarkementerian/lembaga memang diwajibkan melakukan sinergi dan kolaborasi. Melalui hal tersebut, Ismail meyakini kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih tidak akan tumpang tindih.

"Saya setuju sekali bahwa semua kementerian atau institusi itu melakukan review agar sinergi dan kolaborasi itu berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih," kata Ismail di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Ismail menyebutkan penyelenggara negara juga harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Sebab, ia tak memungkiri bahwa kewenangan kementerian/lembaga mayoritas beririsan atau bersinggungan.

Karena itu, Ismail mengaku hendak menggencarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan beririsan.

"Hampir semua kementerian/lembaga itu punya irisan sebenarnya. Ada area yang harus didiskusikan, disinergikan," tuturnya.

Di satu sisi, Kementerian Komdigi disebut kerap melakukan penandatanganan momerandum of understanding (MoU) dengan kementerian/lembaga lain terkait tugas pokok dan fungsi. Ismail mengatakan penandatanganan dilakukan agar distribusi sumber daya manusia (SDM) merata.

"Kami juga di sini banyak melakukan penanda tanganan MoU antara kementerian/lembaga untuk konteks untuk melakukan sinergi atau menghindarkan duplikasi, tumpang tindih, dan sebagainya. Karena kalau ada seperti itu, itu membuat terjadinya pemborosan karena ditangani dengan sumber daya berlebih," urai dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mendirikan lembaga pemerintah baru, yakni BKP. Pendirian lembaga baru itu berjalan bersamaan dengan pelantikan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka sebagai kepala BKP.

Pada waktu bersamaan, Prabowo mencopot AM Putranto dari jabatan kepala KSP. M Qodari kemudian ditunjuk sebagai kepala KSP. Pendirian BKP dan penunjukan kepala KSP kemudian disorot sejumlah pihak.

Mereka menilai kewenangan Kementerian Komdigi, KSP, serta BKP rawan tumpang tindih.