Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan segera merealisasikan program gentengisasi di hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatra.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan hunian warga, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi lokal.
"Ini kan ide bagus dari TNI ini, banyak turun di lapangan. Jadi kan arahan Presiden supaya tidak panas, jadi supaya rakyat juga lebih nyaman. Kita mau persiapkan juga supaya UMKM kita bergerak,” ujar Maruarar di Kompleks DPR RI, dikutip Kamis (19/2/2026).
Untuk mendukung program tersebut, Ara, sapaan akrab Maruarar, akan menyambangi sejumlah sentra produksi genteng di Jawa Barat, seperti di Jatiwangi (Majalengka) dan Purwakarta.
"Saya akan segera survei ke sana untuk melihat itu, sehingga nanti ekonomi bisa bergerak. Saya rasa itu kita sebagai pembantu presiden tentu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," tambahnya.
Terkait anggaran, Maruarar masih melakukan kajian teknis menyeluruh sebelum menentukan nilai pasti. Kementeriannya akan mengecek kualitas, harga, ukuran, hingga kapasitas produksi serta biaya distribusi.
"Nanti kita siapkan dulu, kan, kita akan cek bagaimana kualitasnya, bagaimana harganya, bagaimana ukurannya, berapa kemampuan produksinya, ya. Kemudian juga dari jarak, ongkos angkutnya. Tentu semua aspek harus dipersiapkan dengan matang. Karena tentu niat baik Bapak Presiden juga harus dimanage dengan sangat baik, sehingga bisa sampai di tujuan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ara menegaskan bahwa kewenangan Kementerian PKP adalah membangun huntap dalam skala besar, minimal 100 hingga 200 unit. Sementara penanganan rumah rusak secara individual adalah tugas BNPB, sesuai pembagian yang telah disepakati di tingkat satgas.
"Kalau huntara (hunian sementara) itu bukan tugas kami. Tugas kami itu huntap. Tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Kami huntap, tetapi yang tidak satu-satu. Kalau yang cuma satu-dua, satu-dua itu adalah tugasnya BNPB. Itu sudah disepakati di Satgas," ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar bergerak cepat dan tepat sasaran. Maruarar mengusulkan pembentukan tim bersama yang melibatkan TNI, BPS, BNPB, serta kementerian teknis lain seperti Pendidikan dan Kesehatan untuk pendataan kerusakan rumah hingga fasilitas publik korban bencana.
"Saya minta ada deadline, ya. Supaya ada kepastian. Karena kita kan bergerak berdasarkan data. Supaya tepat sasaran, misalnya berapa rumah yang kerusakannya ringan, itu kan beda, yang ringan, yang sedang, yang berat, yang hanyut. Itu kan ada empat hal yang berbeda," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Farida Susanty
