Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI mengenai permohonan persetujuan penjualan kapal perang latih KRI Ki Hajar Dewantara serta usulan nama calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Permohonan tersebut disampaikan melalui Surpres yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit eks kapal KRI Ki Hajar Dewantara," ujar Dasco.
Selain permohonan penjualan aset milik TNI AL tersebut, Prabowo juga mengajukan usulan nama calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, identitas calon tersebut tidak diungkapkan oleh pihak DPR.
"R-38 tanggal 10 Agustus 2026 hal calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan," kata Dasco menambahkan.
Dalam rapat tersebut, Dasco mengungkapkan Prabowo juga turut mengirimkan Surpres mengenai calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon Deputi Gubernur Senior BI, serta calon Deputi Gubernur BI.
Rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis ini sebelumnya telah diumumkan Prabowo sebagai tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu pemerintah.
Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026), ia menekankan pentingnya pendirian lembaga tersebut.
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis," ujar Prabowo saat itu.
Prabowo menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia telah menjadi produsen terbesar berbagai komoditas dunia seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, ia menyayangkan harga komoditas tersebut masih mengacu pada bursa di luar negeri.
"Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain," tutur Prabowo.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
