Indeks Otoritas Jasa Keuangan

OJK mengumpulkan tim IT seluruh bank dan meminta pengawasan 24 jam untuk mengantisipasi serangan siber serta menghentikan transaksi mencurigakan.

OJK meyakini secara umum sektor jasa keuangan masih berdaya tahan dan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan solid.

LPS memproses likuidasi 14 BPR dan BPRS hingga Oktober 2026 dengan total 62.971 rekening dan simpanan Rp1,9 triliun. Klaim Rp643,9 miliar telah dibayarkan.

Ketiga Direksi BOGA tersebut masing-masing dikenakan denda sebesar Rp825 juta, sehingga total sanksi yang ditetapkan mencapai Rp2,475 miliar.

IASC mencatat ratusan ribu laporan penipuan dan memblokir rekening penampung. Namun, kecepatan pelaporan menjadi kunci penyelamatan dana korban.

Indeks saham berhasil berbalik menguat kendati pemodal asing mencatatkan net sell sebesar Rp3,3 triliun dalam dua hari terakhir.

OJK menjatuhkan sanksi kepada sembilan anggota bursa dalam kasus DSSA, serta dua anggota bursa dalam kasus CUAN terkait pelanggaran pasar modal.

Pemerintah dan OJK enggan menanggapi tudingan Lutfi soal dugaan manuver Singapura di balik ancaman MSCI menurunkan status pasar saham Indonesia.

OJK membuka peluang mengembangkan kasus DSSA, BREN, dan CUAN jika ditemukan pihak lain yang terlibat. Pemeriksaan dugaan pelanggaran masih berlanjut.

OJK mengklaim telah mendenda sekitar 300 pihak senilai ratusan miliar rupiah dan menjalankan reformasi pasar modal sejak Januari 2026.

OJK menekankan prinsip kehati-hatian dan stabilitas perbankan dalam menanggapi isu kepemilikan saham BCA dan Haji Isam. Simak penjelasannya berikut ini.

OJK mendenda DSSA Rp1,5 triliun, BREN Rp500 miliar, dan CUAN Rp100 miliar atas dugaan manipulasi pasar dan pemesanan saham menyesatkan.

OJK mencermati konsultasi MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal RI, dan tegaskan fundamental domestik tetap kuat dan reformasi terus berjalan.

Realisasi tersebut tergantung daripada dinamika pasar dan bacaan korporasi terhadap berbagai faktor pendukung.

OJK mencabut izin usaha 15 bank sepanjang 2026. Terbaru, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia ditutup dan masuk proses likuidasi LPS.

BEI masih menunggu rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait demutualisasi diterbitkan.

Sarjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK untuk periode 2026-2031.

OJK catat realisasi penerimaan sebesar Rp5,328 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 67,78 persen dari proyeksi yang sebesar Rp8,487 triliun.

OJK alokasikan tambahan anggaran Rp197,51 miliar untuk pembentukan bidang pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Sanksi terbesar disumbang oleh pelanggaran kepatuhan pelaporan yang mencatat 1.184 sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp253,07 miliar.