Indeks Otoritas Jasa Keuangan

OJK membekukan izin PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia setahun dan mendenda Rp525 juta terkait pelanggaran IPO PT Bliss Properti Indonesia Tbk.

Friderica sebut perhatian Fitch Ratings terkait sektor jasa keuangan di Indonesia, salah satunya, adalah komitmen terhadap reformasi pasar modal.

Kesepakatan diambil setelah Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota dewan komisioner OJK.

Meski nampak asing, Hernawan Bekti Sasongko sebenarnya memiliki pengalaman panjang di Bank Indonesia maupun OJK. 

Selain memilih Friderica sebagai ketua, Komisi XI juga menetapkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

OJK menilai kondisi pasar saham saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang berlebihan di kalangan investor.

Fit and proper test akan berlangsung dalam dua sesi antara 10.00-16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI.

Mirae memahami bahwa penggeledahan adalah upaya klarifikasi dan pengumpulan informasi oleh OJK dan Bareskrim.

Dugaan perdagangan semu tersebut berlangsung selama periode 2021 sampai 2023 dengan kenaikan saham di pasar reguler hingga 7.150 persen.

Penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

OJK sebut modus penipuan yang marak adalah telepon palsu yang menawarkan pekerjaan paruh waktu selama bulan puasa.

Relaksasi kredit tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 246 ribu rekening terdampak bencana Sumatra.

OJK akan memeriksa dugaan pelanggaran sektor pasar modal secara menyeluruh mulai dari saham tak wajar hingga penelusuran transaksi mencurigakan.

Syarat pengalaman di sektor keuangan 10 tahun memudahkan Pansel OJK menyeleksi calon yang benar-benar mumpuni.

Selain Purbaya, Prabowo juga menunjuk delapan orang lain di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo dan Wamenkeu, Suahasil Nazara.

Selain denda terdapat juga sanksi tambahan berupa sembilan pembekuan izin, 28 pencabutan izin, 74 peringatan tertulis, serta 119 perintah tertulis.

Penyimpangan tersebut seiring lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan-penjatahan saham.

OJK tegaskan bahwa dorongan peningkatan investasi Dapen dan asuransi di instrumen saham tidak berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Sekjen Golakr, Sarmuji, mengatakan Golkar memiliki banyak sumber daya manusia yang mumpuni dan tidak hanya dari kalangan anggota legislatif.

Misbakhun menegaskan dirinya belum mendapatkan instruksi lain dari partai, termasuk yang berkaitan dengan OJK.