Indeks Otoritas Jasa Keuangan

OJK mencabut izin usaha 15 bank sepanjang 2026. Terbaru, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia ditutup dan masuk proses likuidasi LPS.

BEI masih menunggu rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait demutualisasi diterbitkan.

Sarjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK untuk periode 2026-2031.

OJK catat realisasi penerimaan sebesar Rp5,328 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 67,78 persen dari proyeksi yang sebesar Rp8,487 triliun.

OJK alokasikan tambahan anggaran Rp197,51 miliar untuk pembentukan bidang pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Sanksi terbesar disumbang oleh pelanggaran kepatuhan pelaporan yang mencatat 1.184 sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp253,07 miliar.

OJK menjatuhkan sanksi kepada 23 emiten atas pelanggaran aturan pasar modal, seperti dana IPO, transaksi afiliasi, laporan keuangan & keterbukaan informasi.

Kebijakan BEI turunkan batas harga saham ke Rp1 dinilai ampuh redam saham gorengan. Analis sebut aturan ini bisa picu kembali aliran modal asing.

OJK mendorong dana pensiun lebih fleksibel agar pekerja informal, yang mencapai 57 persen tenaga kerja, bisa ikut program pensiun.

Sarjito ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak profilnya.

Komisi XI DPR RI telah memberikan persetujuan terlebih dulu setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Sarjito.

Akun perdagangan aset keuangan digital di Indonesia capai 22,93 juta. OJK ingatkan pentingnya literasi keuangan digital untuk cegah risiko kerugian.

OJK menegaskan langkah tegas perbankan membekukan sementara transaksi nasabah bukanlah aksi sepihak, melainkan prosedur resmi yang dilindungi hukum.

Namun, identitas calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK tersebut tidak diungkapkan oleh pihak DPR.

Pertumbuhan dobel digit paylater perbankan berlanjut. Benarkah sinyal masyarakat mulai makan utang?

SNLIK 2026 menunjukkan 62,51 persen nasabah tahu simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang tahu LPS sebagai penjamin.

Langkah OJK mengawasi investasi kripto penting untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem aset digital yang sehat.

OJK menilai repatriasi laba oleh bank asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal serta business as usual.

Belum terintegrasinya data antar-lembaga membuat penindakan terhadap aktivitas judi online terhambat.

KLH merilis SRUK untuk mengatrol transaksi perdagangan karbon di dalam negeri. Hambatan regulasi dan minimnya permintaan dinilai jadi PR pemerintah.