Menuju konten utama

Kenapa Ada Logo Kementerian Pertahanan di Kapal Milik Haji Isam?

Kapal J7 Explorer yang tertempel logo instansi Kementerian Pertahanan digunakan untuk kebutuhan proyek pemerintah.  Simak penjelasannya berikut ini.

Kenapa Ada Logo Kementerian Pertahanan di Kapal Milik Haji Isam?
Kapal pesiar ekspedisi J7 Explorer berlogo Kemenhan yang viral di media sosial. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kapal milik pengusaha kondang Haji Isam menuai sorotan publik. Pasalnya, kapal pesiar mewah tersebut ditempeli logo Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Warganet lalu mempertanyakan status kepemilikan dan operasional kapal tersebut.

Kapal pesiar tipe J7 Explorer sebelumnya menuai perhatian warganet di media sosial. Kapal tersebut tergolong mewah dengan lambung berukuran panjang 120 meter.

Akan tetapi, kapal itu menerik perhatian bukan karena spesifikasi atau bagaimana Haji Isam memperolehnya. Sorotan publik pada J7 Explorer itu justru terpusat pada keberadaan logo Kemenhan pada salah satu sisi lambungnya.

Penempatan logo itu disorot publik lantaran kapal mewah ini tercatat sebagai inventaris PT Jhonlin Marine Transport. Perusahaan swasta ini dimiliki oleh pengusaha asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam.

Tak sedikit warganet yang kemudian mempertanyakan status kapal tersebut. Jika dioperasikan dalam pelayaran oleh pemerintah, bagaimana dengan status kepemilikannya?

Belakangan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo menjelaskan persoalan tersebut. Dalam keterangannya pada Sabtu (15/8/2026), ia mengakui bahwa kapal tersebut bukan milik pemerintah.

Kapal J7 Explorer untuk Mendukung Proyek Ketahanan Pangan

Rico menjelaskan bahwa kapal J7 Explorer tersebut memang tak tercatat sebagai inventaris yang dimiliki Kemenhan. Namun, operasional kapal itu disebutnya digunakan untuk keperluan pemerintah, dalam hal ini proyek ketahanan pangan Kemenhan.

“Pemanfaatannya diarahkan penuh untuk menyokong kerja besar negara dalam mewujudkan swasembada pangan,” tutur Rico, dinukil dari Antara, Sabtu (15/8)

Rico juga menjelaskan, kendati status kepemilikan kapal itu tetap dipegang Jhonlin Marine Transport, pelayaran kapal tersebut kini jadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, operasional kapal berada di bawah otoritas dan penugasan pemerintah.

Menurut Rico, kapal itu sekarang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung kegiatan dan mobilisasi kebutuhan program ketahanan pangan. Cakupan operasi kapal itu juga bervariasi termasuk di Wanam, Papua Selatan; Kalimantan; hingga Sumatra.

Keterangan Rico tentang status kepemilikan kapal itu juga dibenarkan oleh pihak Haji Isam. Dalam keterangan terpisah, Haji Isam mengakui kepemilikan kapal berbobot 8.076 GT itu.

Rico tak merinci detail penggunaan kapal mewah tersebut untuk Kemenhan. Namun, pihak Haji Isam menyebut bahwa kapal tersebut telah diubah peruntukannya menjadi kapal induk (floating base camp) untuk proyek pencetakan sawah skala besar di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Sebagai pangkalan terapung, kapal itu kini menjadi pusat koordinasi, tempat tinggal sementara para tenaga ahli hingga titik tumpu rantai logistik bagi proyek tersebut.

Proyek pencetakan sawah di Wanam merupakan proyek strategis nasional (PSN) era pemerintahan Prabowo Subianto. Proyek ini semula digunakan untuk mengalihfungsikan 1 juta hektare kawasan Merauke jadi persawahan komoditas pangan nasional.

Jhonlin Group, konsorsium yang dimiliki oleh Haji Isam, merupakan kontraktor utama yang ditunjuk pemerintah dalam proyek ini. Dalam keterangan tertulisnya pada pekan lalu, Haji Isam mengungkapkan ribuan unit alat berat serta tenaga profesional dari dalam dan luar negeri telah dikerahkan dalam proyek tersebut.

“Sekitar 2.000 ekskavator didatangkan dari Cina. Selain itu, tenaga ahli dari Cina, Jepang, dan Eropa juga dilibatkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan,” kata Haji Isam.

Proyek berskala masif itu sebelumnya turut disorot film Pesta Babi (2026). Film dokumenter garapan sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono ini menampilkan risiko dampak sosial dan lingkungan di balik pelaksanaan PSN tersebut, termasuk pencetakan sawah di Papua Selatan.

Pada akhir 2025 lalu, proyek pencetakan sawah di Wanam oleh Jhonlin Group mendapat pertentangan dari warga sekitar. Seturut catatan YLBHI, sejumlah kelompok masyarakat adat Papua melakukan prosesi Penancapan Salib Merah sebagai bentuk protes atas penggusuran yang terjadi karena proyek tersebut.

Baca juga artikel terkait KETAHANAN PANGAN atau tulisan lainnya dari Rizal Amril Yahya

tirto.id - Flash News
Kontributor: Rizal Amril Yahya
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar