Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah, melalui para menteri koordinator (menko) pada Senin (22/6/2026).
Rincian pagu anggaran yang disepakati untuk tujuh Kemenko adalah antara lain; Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian senilai Rp664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, serta Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.
Kemudian Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar, Kemenko Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Usai membacakan masing-masing besaran pagu anggaran Kemenko, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, pun meminta persetujuan anggota dewan.
“Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?” tanya Said dalam raker di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2025).
Kemudian, seluruh peserta rapat dari delapan fraksi di DPR RI kemudian menyatakan persetujuan. Said sempat memastikan kembali keputusan tersebut sebelum rapat dilanjutkan ke agenda berikutnya.
“Bener setuju? Setuju semua?” tanyanya lagi sebelum akhirnya mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah disepakati secara resmi.
Rapat tersebut turut dihadiri para menteri koordinator antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga turut hadir.
Dengan persetujuan tersebut, pembahasan pagu RAPBN 2027 untuk jajaran kementerian koordinator resmi berlanjut ke tahap berikutnya dalam siklus pembahasan anggaran negara.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
