Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) membuat resah kepala daerah se-Indonesia. Pasalnya, kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, pemangkasan lebih lanjut dinilai akan memberatkan pemerintah daerah.
"Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan," ucapnya dalam keterangan yang diterima Tirto, Minggu (10/8/2025).
Bursah menilai beban fiskal di daerah saat ini sudah berat. Hal tersebut berdampak terhadap sistem desentralisasi.
"Kalau ini akan dikurangi, tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis," urai dia.
Bursah menyebutkan, pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
"Dampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi akan mengalami hambatan serius," sebutnya.
"Banyak proyek infrastruktur strategis di daerah terpencil berpotensi terhenti akibat keterbatasan anggaran, serta program-program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai target yang ditetapkan," ia melanjutkan.
Dari sisi dampak terhadap pelayanan publik, Bursah juga menilai kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan akan menurun seiring berkurangnya alokasi anggaran.
"Layanan kesehatan dasar berpotensi mengalami penurunan kualitas dan keterjangkauan dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat," tuturnya.
Bursah menegaskan, melalui Apkasi, kepala daerah siap mendukung program prioritas pemerintah pusat.
"Kami siap diajak berdialog dan kalau perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak pemangkasan TKD terhadap kemampuan daerah. Diperlukan mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus dilaksanakan. Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah," ucap dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Farida Susanty
