Indeks Kepala Daerah

Meski mendukung pemberian insentif dar PAD maupun dukungan dana operasional, Tito menekankan tidak ada jaminan aksi korupsi kepala daerah hilang.

Mendagri Tito melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru agar tak menjadi beban pemerintahan berikutnya.

Zulhas bilang Indonesia sudah masuk kategori darurat sampah. Gunungan sampah ada di berbagai tempat, bahkan menyebabkan bencana seperti di Bantar Gebang.

Wagub Emil menyatakan rentetan kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

Gatut Sunu tercatat tidak memiliki utang sama sekali, sehingga total kekayaan bersihnya tetap berada di angka Rp20,3 miliar.

Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama 12 orang lainnya diperiksa terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Cilacap.

Zulhas mengaku prihatin dengan desa yang belum memiliki lahan untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih.

Puan melihat tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Sebelumnya terungkap, lewat perusahaan keluarga PT RNB, Bupati Fadia menjadi vendor pengadaan outsourcing di sejumlah instansi di Pekalongan.

Penyitaan ini, terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjadikan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Rapat kabinet itu kemungkinan akan membahas mengenai proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera.

Arahan yang diberikan Prabowo kemungkinan akan berlangsung tertutup selama kurang lebih 180 menit.

Maraknya korupsi kepala daerah dinilai tidak bisa dilepaskan dari buruknya kualitas tata kelola partai politik sebagai pintu awal pencalonan.

Bupati Pati, Sudewo, terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/2026). Belum ada informasi dari KPK terkait kasus yang menjerat dia.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengubah mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

KDM berharap dengan adanya instruksi ini pembangunan di Jabar jadi adil dan akuntabel.

KPK menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi.

APPBI pusat perbelanjaan di Indonesia akan makin ramai pada akhir tahun ini hingga tahun 2026 mendatang dan mendorong perekonomian terus tumbuh.

KPK menemukan besarnya kebutuhan dana parpol untuk pemenangan pemilu, operasional, dan kegiatan seperti kongres.

Seluruh kepala daerah diminta berada di daerahnya masing-masing guna bersiaga menghadapi cuaca ekstrem.