Indeks Kepala Daerah

Kerja sama ini juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap PMI.

Purbaya soroti realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kasus pemerasan atau ‘jatah preman’ yang dilakukan kepala daerah adalah fenomena lama yang terus berulang. Teranyar menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

Pemotongan anggaran ini membuat pemerintah daerah (Pemda) hanya mampu mencukupi belanja rutinnya.

Tito menyinggung situasi di Nepal, di mana muncul fenomena yang populer dengan istilah 'nepo baby'.

Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menaikkan pajak secara ugal-ugalan.

Mendagri Tito akan mendata kebijakan dari kepala daerah mana saja yang telah dikeluarkan serupa dengan Bupati Pati.

Bursah menyebutkan, pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

MPR memandang mekanisme pilkada ditunjuk oleh pemerintah pusat atau DPRD dimungkinkan dalam konstitusi UUD 1945.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setiap partai politik tengah menyimulasikan sistem pemilu dan pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan usulan Cak Imin ihwal opsi kepala daerah dipilih DPRD, membutuhkan diskusi lebih lanjut.

Menurut Tito, kepala daerah bisa mengajukan kenaikan biaya operasional asalkan wajar dan dapat diterima masyarakat.

Johanis Tanak menyarankan pejabat yang merasa tidak cukup dengan fasilitas negara untuk mundur.

Yandri menyatakan, hampir 70 persen warga Jepang meninggalkan desa dan hidup di kota yang berimbas kepada harga komoditas petani seperti beras yang mahal.

Otto Hasibuan bilang konflik yang terjadi di daerah yang harus diselesaikan dengan pendekatan HAM.

Kepala daerah diminta buat kebijakan yang wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan melakukan efisiensi anggaran.

Retret kedua hanya diikuti 86 kepala daerah, sementara pada retret pertama peserta mencapai 503 kepala daerah.

Retret diharapkan dapat mengedepankan nasionalisme dibandingkan mementingkan kepentingan daerah sendiri.

Retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.