Belajar dari Kasus di Nepal, Tito Ingatkan Pejabat Tak Flexing

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan para kepala daerah dan pejabat di Indonesia agar tidak memamerkan kemewahan (flexing) di ruang publik. Menurut Tito, perilaku itu hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Tito kemudian mencontohkan situasi di Nepal, di mana muncul fenomena yang populer dengan istilah 'nepo baby'. Istilah itu merujuk pada anak-anak pejabat pemerintah, yang menikmati fasilitas dari orang tuanya dan kerap memamerkan kekayaan, mulai dari mobil sport hingga gaya hidup mewah.

Gaya hidup yang terkesan mewah ini tidak menunjukan adanya simpati terhadap masyarakat yang masih bergulat dengan kesulitan ekonomi. Oleh karenanya, masyarakat yang resah melakukan demonstrasi.

“Di Nepal, pejabat-pejabatnya dan anak-anaknya flexing. Menunjukkan kemewahan, mobil sport, dan lain-lain. Rumah presiden, rumah menteri, semua dikejar (diincar pendemo). Anak-anak yang tadinya flexing, semua dikejar. Pejabat yang flexing, semua dikejar. Didatangin (rumahnya), di jarah rumahnya," kata Tito saat acara Rakornas Posyandu di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).

Ia menuturkan, gelombang kritik bagi para pejabat di Nepal, yang flexing membuat pemerintah setempat sempat menutup akses media sosial. Namun, langkah itu justru memicu kemarahan publik yang lebih besar. Demonstrasi meluas, bahkan istri mantan perdana menteri ikut menjadi korban ketika rumahnya dibakar massa.

“Fenomena ini terjadi karena kecemburuan sosial yang tumbuh secara organik. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita,” ujar Tito.

Karena itu, Tito menegaskan agar kepala daerah di Indonesia menghindari segala bentuk pamer kemewahan. Ia meminta acara resmi pun digelar secara sederhana, tidak terkesan berlebihan dan penuh pemborosan.

“Lebih baik kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil. Santunan anak yatim piatu, membantu bedah rumah, memberikan bantuan sembako, atau pasar murah. Itu lebih bermanfaat ketimbang mengundang artis-artis dengan bayaran mahal,” ujarnya.

Tito juga menekankan pentingnya pejabat menjaga stabilitas sosial dan politik. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berjalan ketika kondisi negara dalam keadaan aman.

“Kalau aman negeri ini, semua kepala daerah bisa membangun. Tapi kalau situasi rusuh, jangan mimpi program bisa jalan,” tegasnya.

Dengan imbauan ini, Tito berharap para pejabat daerah bisa mengambil hikmah dari kasus Nepal agar tidak terjadi kegaduhan serupa di Indonesia.