Indeks Mendagri Tito

Anggaran Rp100,1 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, sekolah, dan hunian tetap warga terdampak bencana Sumatra.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar ketersediaan stok logistik dan pangan tetap aman dalam tiga bulan ke depan.

Prabowo Subianto menerima laporan banjir, tanah longsor, dan genangan air di berbagai daerah yang terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Jakarta Utara.

Pemerintah butuh data valid jumlah rumah warga yang rusak untuk segera mencairkan dana bantuan hunian bagi pengungsi.

Daerah terdampak akan punya modal sendiri dalam masa pemulihan bencana di Sumatra apabila telah mendapat APBD.

Tito Karnavian menilai pengibaran bendera putih merupakan aspirasi warga Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Ada tiga bupati yang mengaku tidak mampu menangani bencana Sumatra, yakni Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Selatan, dan Bupati Aceh Tengah.

Tito merefleksikan pengalaman selama masa pandemi Covid-19, di mana terjadi rasionalisasi anggaran secara signifikan saat WFH dilakukan.

Tito berpesan agar pemerintah daerah menyesuaikan pola pengelolaan keuangan dengan kondisi yang ada.

Dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sampai saat ini 28 persen atau 300 di antaranya masih mengalami kerugian finansial.

Pemotongan TKD disebut juga terjadi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat.

Rapat tersebut dijadwalkan akan digelar besok, Senin (30/9/2025) pagi secara daring pada pukul 08.00 WIB.

Tito menyinggung situasi di Nepal, di mana muncul fenomena yang populer dengan istilah 'nepo baby'.

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran.

Tito menegaskan bahwa para kepala daerah yang baru menjabat saat ini tidak tahu soal tunjangan perumahan DPRD karena itu aturan lama.

Tito Karnavian mengimbau kepala daerah kaji ulang kenaikan pajak jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif.

Meski begitu, Tito menghormati proses hak angket yang dilakukan DPRD Pati dalam rangka memakzulkan Sudewo.

Mendagri pun memperingatkan kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang membuat rakyat jadi lebih sulit.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan ketepatan dan akurasi dalam penyaluran bantuan perumahan, baik melalui APBN, CSR, maupun skema subsidi.