Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum menerima informasi resmi terkait rumor beredar di media sosial yang menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dicekal bepergian ke luar negeri.
Sebagai menteri koordinator yang membawahi bidang keimigrasian, Yusril menegaskan, akan melakukan verifikasi langsung kepada pejabat teknis yang berwenang sebelum menyampaikan keterangan resmi kepada publik.
“Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ini. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu,” kata Yusril menanggapi kabar tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rumor pencekalan terhadap Tito—yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri periode 2016-2019—santer diperbincangkan di media sosial di tengah bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini turut menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama sejumlah perwira tinggi polisi lainnya.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan dan menahan tiga perwira tinggi sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026), yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Menyusul pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan mantan Kepala Divisi TIK Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan pada Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyalahgunaan wewenang penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Para tersangka diduga kuat memerintahkan aksi penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi. Operasi senyap ini dilakukan dengan memasukkan nomor telepon target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah. Akibat perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.
Prabowo juga telah mencopot Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Rabu (4/11/2026).
Kehadiran Tito di Hambalang
Di tengah pusaran isu tersebut, Mendagri Tito Karnavian justru terpantau hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran mantan Kapolri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
Dalam dokumentasi video resmi yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo tampak menyambut hangat kehadiran para purnawirawan perwira tinggi Polri tersebut. Prabowo sempat menyapa satu persatu tamu yang datang serta menanyakan kabar kesehatan mereka.
"Mas, apa kabar Mas?," ujar Prabowo saat menyambut salah satu tamunya dalam suasana akrab.
Pertemuan silaturahmi tersebut turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Secara rinci, 10 mantan Kapolri yang hadir dalam agenda di Hambalang meliputi Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo, Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto, Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo, Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur
