Indeks Mendagri Tito

Ada tiga bupati yang mengaku tidak mampu menangani bencana Sumatra, yakni Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Selatan, dan Bupati Aceh Tengah.

Tito merefleksikan pengalaman selama masa pandemi Covid-19, di mana terjadi rasionalisasi anggaran secara signifikan saat WFH dilakukan.

Tito berpesan agar pemerintah daerah menyesuaikan pola pengelolaan keuangan dengan kondisi yang ada.

Dari total 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sampai saat ini 28 persen atau 300 di antaranya masih mengalami kerugian finansial.

Pemotongan TKD disebut juga terjadi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat.

Rapat tersebut dijadwalkan akan digelar besok, Senin (30/9/2025) pagi secara daring pada pukul 08.00 WIB.

Tito menyinggung situasi di Nepal, di mana muncul fenomena yang populer dengan istilah 'nepo baby'.

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran.

Tito menegaskan bahwa para kepala daerah yang baru menjabat saat ini tidak tahu soal tunjangan perumahan DPRD karena itu aturan lama.

Tito Karnavian mengimbau kepala daerah kaji ulang kenaikan pajak jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif.

Meski begitu, Tito menghormati proses hak angket yang dilakukan DPRD Pati dalam rangka memakzulkan Sudewo.

Mendagri pun memperingatkan kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang membuat rakyat jadi lebih sulit.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan ketepatan dan akurasi dalam penyaluran bantuan perumahan, baik melalui APBN, CSR, maupun skema subsidi.

Permohonan pemda tak serta-merta disetujui, karena syarat mendirikan Sekolah Rakyat minimal tersedia lahan 5 hektare.

Pada 2025 terdapat lebih dari 58 persen BUMD bergerak di sektor jasa air dan aneka usaha dalam kategori kurang dan tidak sehat atau sakit.

Mendagri Tito sudah menjelaskan kalau konteks pelelangan yakni untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Widi.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengikuti pertemuan virtual via Zoom yang digelar Kemendagri untuk membahas program pembangunan tiga juta rumah.

Tito mengeklaim, data DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU sudah terenkripsi sehingga kemungkinan kebocoran justru ada di penerima data, yakni KPU.

Selain melantik Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Tito juga melantik Sekda Papua Tengah, Anwar Harun, sebagai Pj Gubernur Papua Tengah.