Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memanfaatkan data statistik perumahan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menangani backlog perumahan di wilayah masing-masing.
Menurut Tito, data BPS dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan sekaligus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," kata Tito merujuk keterangan resmi pada Jumat (14/8/2026).
Backlog perumahan merujuk pada kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan rumah layak huni. Kondisi tersebut mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri maupun mereka yang sudah memiliki rumah tetapi huniannya tidak layak.
Publikasi statistik perumahan BPS memuat data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan backlog dan menentukan kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.
Tito mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan program tiga juta rumah.
Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR.
"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja," ujarnya.
Selain pemerintah daerah, Tito menilai sektor swasta perlu dilibatkan lebih jauh dalam pembangunan perumahan. Menurutnya, keterlibatan swasta dapat mempercepat penyediaan hunian sekaligus membantu pemerintah mengurangi backlog.
"Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah," terangnya.
Tito juga meminta kepala daerah menjadikan data statistik perumahan BPS sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor perumahan.
Ia mengatakan persoalan perumahan berkaitan dengan sejumlah indikator pembangunan. Perbaikan kondisi hunian, misalnya, dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut Tito, pembangunan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.
"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
