Indeks Mendagri Tito

KPU mengakui akan berusaha semaksimal mungkin menjaga data pemilih Pilkada 2024.

Mendagri Tito Karnavian membantah pencopotan Achmad Marzuki berkaitan dengan kalahnya suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Aceh.

Pencopotan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Sutarno sudah diteken sejak Sabtu (7/10/2023).

Sembilan Pj Gubernur dari Jawa Barat hingga Papua dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden Jokowi telah memutuskan memilih Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana.

Mendagri Tito berharap anggaran pemilu tepat digunakan untuk setiap tahapan pemilu, tapi dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin.

Lukas Enembe seharusnya diberi sanksi administrasi penghentian sementara selama tiga bulan karena melanggar prosedur--ke luar negeri tanpa izin.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa lockdown sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Mendagri Tito Karnavian menyebut pengangguran dapat menjadi sumber bencana demografi.

Pemkab Natuna mencabut surat edaran peliburan siswa karena ada karantina warga yang dievakuasi di Cina karena wabah corona.

Tito berjanji jajarannya siap membantu mencetak kembali dokumen-dokumen penting milik warga korban banjir.

Setelah 21 tahun bercokol, eksistensi FPI di Indonesia mendapat ancaman nyata. Rizieq Shihab adalah kunci.

Tencana mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap bukan solusi untuk menekan biaya politik.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk menertibkan pengelolaan parkir agar tak menghambat investasi.

Rencana pemekaran wilayah Papua dinilai terlalu prematur dan tidak menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi.

"Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai kepada publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina,” kata Tito.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan mutasi tersebut sebagai hal biasa.