Menuju konten utama

Tito Blak-blakan soal Praktik 'Mark Up Penyebab' Kebocoran APBD

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran.

Tito Blak-blakan soal Praktik 'Mark Up Penyebab' Kebocoran APBD
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah faktor penyebab kebocoran dan inefisiensi dalam belanja anggaran daerah.

Menurutnya, masalah utama terletak pada mentalitas para eksekutif di daerah yang kerap menyalahgunakan anggaran, termasuk juga keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan praktik mark-up yang dilakukan oleh rekanan dalam pengadaan.

“Banyak yang saya tahu bocor, macam-macam pengaruhnya itu: mentalitas eksekutifnya, ada intervensi dari DPRD-nya, rekanannya yang mengambil mark-up gede, akhirnya yang sampai ke masyarakat kurang,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Tito juga mengaitkan fenomena ini dengan maraknya penangkapan yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

“Makanya salah satu banyak yang ketangkep-ketangkep segala macam, akhirnya DPRD ketangkep, daerah ketangkep, staffnya ketangkep, dan rekanannya juga masuk penjara,” tambahnya.

Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah untuk melakukan introspeksi diri dalam mengelola anggaran. Dia meminta setiap kepala daerah mengatur belanja dengan ketat dan efisien.

“Daerah harus melakukan introspeksi. Saya sudah sampaikan daerah-daerah agar melakukan efisiensi belanjanya, karena saya sudah melihat banyak belanja juga yang pemborosan, juga belanja jangan sampai tidak efektif, itu maksudnya bocor,” ucapnya.

Kebocoran anggaran ini, sambungnya, yang membuat pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di tahun depan dan menarik sejumlah program langsung di bawah pemerintahan pusat.

Pada RAPB 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran TKD hanya sebesar Rp650 triliun, atau turun 24,8 persen dari outlook 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun.

Salah satu contoh program yang dialihkan ke pusat adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Tito menilai langkah ini dilakukan agar memutus mata rantai kebocoran dan memastikan manfaat langsung sampai ke masyarakat.

“Makanya akhirnya kenapa kemarin porsi TKD ini kemudian menurun, dan programnya ditarik ke pusat,” tuturnya.

Baca juga artikel terkait MENDAGRI TITO atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana