tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta KPU mencegah terjadinya kebocoran data pemilih Pilkada 2024. Terkait hal itu, KPU RI memastikan akan menjaga data tersebut.
"Yang pasti itu [peringatan dari Mendagri], jadi catatan kita bersama. Yang kemarin kan belum keluar hasilnya, kita masih menunggu juga," kata Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dikutip dari Antara, Jumat (3/5/2024).
Dia menjelaskan, KPU sudah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Polri untuk bentuk satuan tugas (satgas) keamanan siber.
Saat ditanya apakah KPU bisa menjamin tidak akan terjadi kebocoran data pemilih karena sudah ada sistem keamanan. Dia menuturkan KPU akan berusaha semaksimal mungkin menjaga data pemilih.
"Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kita bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin. Kita usahakan, insyaallah," ujar Betty.
Kemendagri menyerahkan DP4 yang berisikan data lengkap 207.110.768 warga negara. Jumlah tersebut terdiri atas 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan. KPU akan menggunakan data tersebut sebagai basis untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan KPU RI tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih ke pihak yang tak berwenang.
"Karena Undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, kalau saya tidak salah mulai efektif berlaku Oktober 2024 dan itu ada resiko hukum kalau terjadi kebocoran (data pemilih)," jelas Tito di Kantor KPU RI, Kamis.
Mantan Kapolri ini ingin KPU menjamin betul sistem keamanannya, terkhusus keamanan siber. Apalagi, data yang diserahkan Kemendagri ke KPU berisikan nama dan alamat lengkap pemilih.
Tito mengungkapkan, lembaga berwenang seperti BSSN hingga Laboratorium Forensik Polri juga akan membantu jaga data pemilih Pilkada 2024.
Editor: Intan Umbari Prihatin
