Indeks Pilkada 2024

Mahkamah menilai bahwa proses pemilihan di Pilkada Gubernur Papua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan.

MK tidak menemukan kejadian khusus yang dituduh bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilkada ulang Barito Utara.

Pilkada Ulang 2025 digelar usai kotak kosong menang di beberapa daerah. Simak daftar wilayah terdampak dan aturan politik yang menyertainya.

KPU Barito Utara menargetkan kotak suara sudah berada di setiap TPS sebelum jadwal PSU pada 6 Agustus 2025.

Kedua tim paslon sepakat Pilkada Barito Utara bukan arena permusuhan. Melainkan momentum untuk membangun daerah secara bersama-sama.

Ribka Haluk tekankan pentingnya semua elemen kerja serius agar PSU berjalan lancar dan tidak gagal lagi seperti sebelumnya.

KPU menyatakan adanya penambahan lima pasangan calon (paslon), yang mendaftar dalam pencalonan Pilkada ulang di Kabupaten Bangka.

Retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Wamendagri Ribka Haluk menyebut anggaran PSU di daerah berasal dari sisa anggaran Pilkada 2024 yang anggarannya terlalu kecil untuk pelaksanan PSU.

MKD DPR RI berikan teguran keras dan rekomendasi agar Beniyanto tidak dicalonkan kembali di dapil Sulawesi Tengah dalam Pemilu 2029.

Idham sebut pemilihan tanggal sudah melalui tahapan-tahapan dan verifikasi bersama dengan KPU Barito Utara.

KPU akan mengevaluasi politik uang dalam penyelenggara Pemilu dan Pilkada usai dua calon Pilbup Barito Utara didiskualifikasi.

KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Barito Utara dan Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

Kedua paslon Pilkada Barito Utara didiskualifikasi karena mereka terbukti melakukan politik uang dengan menjanjikan uang jutaan rupiah hingga memberi umrah.

Heddy menegaskan tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan atau mengubah putusan DKPP.

KPU juga bersiap untuk menghadapi tujuh pengajuan permohonan gugatan PHPU Kada yang diajukan di beberapa daerah ke MK.

DPR mengusulkan adanya pembatasan gugatan pasangan calon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke MK.

MK telah menerima tujuh pengajuan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024.

DKPP menilai tingginya partisipasi PSU menjadi tak lazim sebab sangat berbeda dari antusiasme awal saat Pilkada 2024 serentak diselenggarakan.

MK melanjutkan penanganan perkara Barito Utara & Talaud serta menolak pengajuan sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, & Banggai.