Indeks Pilkada 2024

Afifuddin mengungkapkan, PSU di Siak, Bangka Barat, Barito Utara dan Magetan ini berjalan tertib, lancar, serta tingkat partisipasi pemilih tinggi.

MK memandang fenomena pengunduran diri caleg terpilih untuk mengikuti ajang Pilkada 2024, cerminan politik transaksional.

Persentase masyarakat yang permisif terhadap politik uang tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab dapat menjadi persoalan bagi demokrasi.

Tito mengatakan, para gubernur dan wakil gubernur hasil putusan MK akan dilantik Presiden Prabowo sementara para bupati dan wali kota dilantik gubernur.

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran PSU Pilkada 2024 berasal dari hasil efisiensi APBD.

KPU melarang melakukan kampanye akbar dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 demi efisiensi anggaran.

Kabupaten Pasaman masih membutuhkan anggaran Rp12,1 miliar untuk menggelar PSU Pilkada 2024, sementara di Boven Digoel kekurangan Rp30,1 miliar.

Tito mengaku akan meminta para gubernur untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pelaksanaan efisiensi anggarannya.

DPR menyerahkan kepada pemerintah soal perlu tidaknya mengganti personel DKPP maupun Bawaslu imbas banyaknya PSU Pilkada 2024.

KPU RI hanya akan mengganti anggota KPUD yang terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu daerah yang mengalami kesulitan alokasi anggaran untuk melaksanakan PSU adalah Provinsi Papua.

KPU membagi jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah tersebut berdasarkan klaster putusan MK.

Wamendagri, Bima Arya, memastikan audit selalu dilakukan dalam setiap prosedur penyelenggaraan retret kepala daerah.

Penghitungan anggaran untuk PSU di tiap daerah harus dilakukan untuk memastikan apakah bisa seluruhnya menggunakan APBD atau perlu dibantu APBN.

Idealnya, permasalahan terkait administratif sudah berhasil disaring di tahapan awal sehingga tidak bermuara dalam sidang sengketa di MK.

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

Selain keterbatasan waktu, KPU berdalih tak memiliki kewenangan menyatakan ijazah seorang calon kepala daerah palsu tanpa ada keputusan lembaga berwenang.

DPR akan mendorong KPU memastikan segala aspek teknis Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 telah dipersiapkan dengan matang.

Pemilu serentak yang tengah diberlakukan di Indonesia saat ini gagal menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

Mendes Yandri mengatakan koalisi partai pengusung pasangan calon nomor urut 2 Ratu-Hamas, siap menghadapi putaran kedua Pilkada Serang 2024.