Indeks Pilkada 2024

Klip aslinya berasal dari siaran kanal YouTube Total Politik, yang diunggah pada 26 November 2024 atau sehari sebelum masa pencoblosan Pilkada 2024.

Meski kecil, data itu juga menunjukkan bahwa publik juga mulai terlibat secara langsung dalam pengawasan proses pilkada.

Hal itu mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme politik yang kurang partisipatoris.

Provinsi tersebut tercatat mengajukan 20 perkara, baik pada pemilihan bupati/wali kota maupun gubernur.

Dengan waktu yang sempit, MK dikhawatirkan tidak bisa maksimal memeriksa dan menggali bukti untuk memutus perkara.

Di konteks asli videonya, Hasto sedang berbicara mengenai mundurnya Azwar Anas dalam Pilkada 2018 silam.

Rengekan biaya mahal setiap hajatan pemilu atau pilkada selalu muncul. Benarkah mahal?

Mahfud juga menegaskan bahwa dia sepakat untuk evaluasi pelaksanaan pilkada, tetapi tidak sepakat dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Almuzzammil mendukung ide Presiden Prabowo Subianto agar bupati dan gubernur dipilih DPRD.

Pilkada langsung, khususnya untuk jabatan bupati dan wali kota wajib dipertahankan. Apa alasannya?

Haedar pun mengingatkan gagasan Presiden Prabowo harus mendengar pendapat akademisi, masyarakat sipil serta DPR selaku legislatif dan dikaji multi-aspek.

Zulfikar mengatakan politik uang tetap ada meskipun bupati dan gubernur dipilih DPRD.

Bob Hasan memastikan saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto punya pandangan berbeda terkait pemilihan cakada oleh DPRD. Simak selengkapnya.

Perludem menyayangkan ide cakada dipilih DPRD muncul di saat pemerintah mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar.

Ide Prabowo itu akan melemahkan partai politik karena membuat kaderisasi menjadi macet.

Maraknya politik uang di pilkada langsung adalah hasil ketidakbecusan parpol dan penyelenggara. Kenapa solusinya malah dipilih DPRD?

PDIP meminta Prabowo mengkaji gagasan pemilihan cakada lewat DPRD karena demokrasi ada yang harus dibayar sementara PKS menawarkan pelaksanaan pemilihan.

Menkum Supratman menilai pemilu demokratis tidak jarus pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Kubu RIDO yang sebelumnya berkoar-koar akan bersengketa di MK tentang hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta malah mundur karena perintah pimpinan partai.