Indeks Pilkada 2024

MK melanjutkan penanganan perkara Barito Utara & Talaud serta menolak pengajuan sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, & Banggai.

Dalam sidang tersebut, MK akan mengungkap perkara-perkara yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan pada 8 Mei 2025 mendatang.

Pembagian amplop berisi uang diduga dilakukan dua hari sebelum hari pencoblosan PSU Pilkada Banggai.

Kuasa hukum Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga mengeklaim punya bukti dari BKN bahwa Mus Kogoya masih berstatus ASN aktif saat Pilkada Puncak Jaya.

Mahkamah Konstitusi juga tak ingin dinilai menghambat jalannya pemerintah daerah.

Sebanyak 7 daerah kembali mengajukan gugatan hasil PSU Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Bagja mengatakan, pasangan calon bisa saja menggugat hasil PSU Pilkada 2024 apabila terbukti ada pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

KPU RI berharap ketujuh pasangan calon yang mengajukan gugatan tersebut dapat diselesaikan dalam sidang dismissal.

PSU Pilkada Serang akan dilaksanakan di 326 desa dengan jumlah DPT sebanyak 1.225.871 pemilih.

Komisi II DPR meminta MK untuk tidak berlarut-larut dalam menangani sidang perselisihan hasil Pilkada.

Simak 9 daftar daerah Pemungutan Ulang Suara Pilkada 16 & 19 April 2025 beserta nomor urut pasangan calon pada artikel berikut.

59 orang tersebut luka-luka akibat tertembak panah dan 8 rumah serta honai rusak akibat bentrokan tersebut.

Afifuddin mengungkapkan, PSU di Siak, Bangka Barat, Barito Utara dan Magetan ini berjalan tertib, lancar, serta tingkat partisipasi pemilih tinggi.

MK memandang fenomena pengunduran diri caleg terpilih untuk mengikuti ajang Pilkada 2024, cerminan politik transaksional.

Persentase masyarakat yang permisif terhadap politik uang tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab dapat menjadi persoalan bagi demokrasi.

Tito mengatakan, para gubernur dan wakil gubernur hasil putusan MK akan dilantik Presiden Prabowo sementara para bupati dan wali kota dilantik gubernur.

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan anggaran PSU Pilkada 2024 berasal dari hasil efisiensi APBD.

KPU melarang melakukan kampanye akbar dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 demi efisiensi anggaran.

Kabupaten Pasaman masih membutuhkan anggaran Rp12,1 miliar untuk menggelar PSU Pilkada 2024, sementara di Boven Digoel kekurangan Rp30,1 miliar.

Tito mengaku akan meminta para gubernur untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pelaksanaan efisiensi anggarannya.