tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (14/11) untuk membahas program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Merah Putih sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan hunian layak bagi kelompok masyarakat rentan.
Dalam pertemuan tersebut, Khoirudin didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus. Pembahasan mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan proses perizinan dan pembebasan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek perumahan yang mencakup berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan kesiapan Kemendagri dalam mendukung tercapainya target tersebut dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana,” ujar Tito.
Khusus untuk Jakarta, Tito menekankan pentingnya membangun hunian vertikal atau high-rise building. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang tersedia di ibu kota, sehingga solusi hunian vertikal dinilai lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan MBR di wilayah tersebut.
Selain itu, pembangunan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan penghuninya melalui infrastruktur penunjang seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Pemerintah berharap kolaborasi dengan pihak swasta dapat mendorong kualitas pembangunan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
