Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja imbas pemotongan transfer ke daerah (TKD).
Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat. Utamanya, saat agenda rapat, perjalanan dinas, pemeliharan, perawatan, dan sejenisnya.
"Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipsnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi," ucap Tito usai kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di salah satu hotel di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, makanan-minuman, perawatan, serta pemeliharaan kadang-kadang dialokasikan pemda secera berlebihan. Sehingga harus diminimalisir Kembali.
"Itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi," sambung dia.
Tito mengatakan, pemda juga harus menerapkan program dengan hasil yang jelas. Program pemda disebut harus diperuntukkan kepada masyarakat.
Di satu sisi, eks Kapolri itu mengingatkan pemda agar mencari pendapatan selain dari hibah Pemerintah Pusat. Namun, pemda diingatkan agar tidak membebani masyarakat saat mencari pendapatan mandiri.
"Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil," sebut Tito.
Katanya, pemda dapat mencari pendapatan melalui pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan lain. Ia menyadari pemda selama ini telah mendapatkan pajak dari restoran maupun hotel.
Akan tetapi, Tito menilai tak semua pajak dari restoran maupun hotel tersalurkan ke pemda. Kebocoran penyaluran pajak disebut terjadi di sejumlah daerah se-Indonesia.
"[Pajak dari] parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah," ucap dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Aditya Putra
