18 Kepala Daerah Datangi Purbaya, Protes Pemotongan Anggaran

tirto.id - Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Daerah Indonesia (APPSI) berbondong-bondong datang menghadap Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka mengeluhkan kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp693 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kendati pemerintah telah menambahkan anggaran ke daerah sebesar Rp43 triliun dari yang dialokasikan sebelumnya, namun hal ini masih menjadi persoalan bagi kondisi fiskal berbagai daerah di Indonesia.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pemotongan, anggaran Maluku Utara hanya menjadi Rp6,7 triliun. Padahal, di 2025 anggaran Maluku Utara masih sebesar Rp10 triliun.

“Jadi, kita kepotong Rp3,5 triliun. Dari potongan Rp3,5 itu, terbesar ada di DBH (Dana Bagi Hasil). Jadi, DBH kita itu 60 persen,” bebernya, saat ditemui awak media, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Bagi Maluku Utara dan banyak daerah lainnya, pemotongan anggaran ini membuat pemerintah daerah (Pemda) hanya mampu mencukupi belanja rutinnya. Di sisi lain, belanja pembangunan jalan, infrastruktur dan jembatan menjadi berkurang.

“Sehingga, kita minta untuk jangan ada pemotongan,” pinta Sherly.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI, Al Haris, mengeluhkan proses pencairan TKD dari pemerintah pusat. Kata dia, pemotongan anggaran TKD ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada daerah.

Ada daerah yang mungkin akan kesulitan karena telah dibebani dengan belanja pegawai yang sangat besar. Kemudian masih harus menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dan lain sebagainya. Kesulitan pun akan semakin besar bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil.

“Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing, terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah, ini berdampak luar biasa,” terang Al Haris.

Respons Purbaya

Merespons keluhan tersebut, Purbaya mengatakan, keluhan yang disampaikan oleh 18 kepala daerah tersebut sangat normal. Namun, jika pemerintah daerah benar-benar ingin membangun daerahnya, ia berpesan kepada para petinggi daerah tersebut untuk menjadikan serapan anggaran daerah lebih bagus lagi.

Dalam hal ini, pemerintah pusat hanya ingin agar tidak ada kebocoran anggaran di tingkat pemerintah daerah.

“Cuma kita lihat aja gimana. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” tutur Purbaya.

Meski begitu, dia mengaku tidak akan menutup kemungkinan untuk kembali menaikkan anggaran daerah di tahun depan. Hanya saja. ia akan terlebih dulu melihat bagaimana kondisi pendapatan negara pada triwulan II 2026.

“Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax udah bagus, bea cukainya nggak ada bocor, pajaknya nggak ada yang bocor, harusnya (pendapatan) naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” tegas Purbaya.