Indeks Dana Transfer Daerah

Dedi mengklaim bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serapan anggaran daerah Jabar tergolong tinggi dan baik.

Dedi Mulyadi akan menjadikan pengurangan TKD sebagai momentum perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih irit.

Pemprov akan bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta.

Kementerian Keuangan menghapus klausul pemerataan, yang sebelumnya digunakan Pemprov DIY, untuk mengurangi ketimpangan antardaerah di kabupaten/kota.

Prastowo sebut dengan menerbitkan obligasi, Pemprov Jakarta akan lebih bertanggung jawab mengelola keuangan daerah.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

JakPro akan memperluas jaringan dan membuka komunikasi dengan pihak swasta maupun investor global.

Pemerintah pusat beralasan pemangkasan TKD dalam rangka perbaikan tata kelola anggaran.

Zulfikar mengklaim DPR RI sudah berusaha menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026.

Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat.

Banyak kepala daerah yang baru dilantik kesulitan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya imbas transfer ke daerah dipotong drastis.

Prioritas yang dipertahankan adalah pendidikan. Efisiensi akan memangkas belanja operasional, seperti ATK, konsumsi rapat, dan perjalanan dinas.

Pemprov Jabar akan lanjutkan efisiensi mulai dari penundaan pengangkatan CPNS hingga anggaran di sejumlah pos belanja. 

Purbaya tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah.

Sejumlah postur RAPBN 2026 mayoritas mengalami perubahan atau terjadi kenaikan pasca kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR.

Purbaya berharap, melalui rencana kenaikan TKD ini, daerah tidak akan lagi resah dengan kondisi fiskal yang cekak.

Daerah akan menerima manfaat melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh kementerian/lembaga.

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) turun karena adanya pengalihan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dalam postur RAPBN tahun depan, TKD dialokasikan senilai Rp650 triliun, anjlok 24,8 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp919 triliun.

Keputusan tarif pajak seharusnya tetap memperhatikan kondisi makroekonomi, daya beli masyarakat, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah.