Indeks Dana Transfer Daerah

Sultan meminta pemerintah pusat untuk turut menyediakan dana transfer ke daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Mendagri Tito Karnavian menilai skema ini diambil demi mempercepat proses pencairan anggaran.

Tito menjelaskan, hanya 79 daerah yang berpotensi mendapat tambahan TKD karena kesulitan menggaji pegawai. Daerah lainnya diminta melakukan efisiensi.

Purbaya belum merinci secara spesifik daerah mana saja yang masuk dalam kategori paling mendesak mendapatkan TKD.

Wamendagri Bima Arya memetakan daerah yang kesulitan membayar gaji akibat pemotongan TKD dan meminta kepala daerah tak buru-buru memecat pegawai.

Pemangkasan TKD bikin masa depan PPPK Tidore buram. Potret nyata rapuhnya fiskal Indonesia timur di tengah ironi kabinet gemuk pusat.

Kemenkeu akan merelaksasi batas belanja pegawai Pemda 30 persen dan belanja infrastruktur 40 persen pada 2027 melalui UU APBN 2027.

Wamendagri Bima Arya memastikan transfer keuangan ke daerah terdampak bencana Sumatra tidak dipotong dan dialokasikan penuh untuk pemulihan pascabencana.

Kementerian Keuangan akan mengembalikan TKD 2026 Aceh sebesar Rp1,7 triliun, yang sebelumnya dipangkas karena efisiensi anggaran.

Dedi mengklaim bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serapan anggaran daerah Jabar tergolong tinggi dan baik.

Dedi Mulyadi akan menjadikan pengurangan TKD sebagai momentum perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih irit.

Pemprov akan bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta.

Kementerian Keuangan menghapus klausul pemerataan, yang sebelumnya digunakan Pemprov DIY, untuk mengurangi ketimpangan antardaerah di kabupaten/kota.

Prastowo sebut dengan menerbitkan obligasi, Pemprov Jakarta akan lebih bertanggung jawab mengelola keuangan daerah.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

JakPro akan memperluas jaringan dan membuka komunikasi dengan pihak swasta maupun investor global.

Pemerintah pusat beralasan pemangkasan TKD dalam rangka perbaikan tata kelola anggaran.

Zulfikar mengklaim DPR RI sudah berusaha menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026.

Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat.

Banyak kepala daerah yang baru dilantik kesulitan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya imbas transfer ke daerah dipotong drastis.