Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan transfer keuangan ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh tidak akan dipotong. Pemerintah pusat justru memberikan relaksasi anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut.
Hal itu Bima sampaikan saat merespons permintaan Komisi II DPR RI terkait kemudahan administrasi dan dukungan pemerintah pusat bagi daerah terdampak bencana. Ia menyebut persoalan anggaran menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemulihan.
“Kita menyepakati bahwa perlu ada percepatan pemulihan di bencana Sumatra ini. Yang pertama, kami sampaikan tadi, persoalan anggaran menjadi penting. Karena itu kami menyampaikan persetujuan Presiden untuk relaksasi transfer keuangan ke daerah kepada seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Bima Arya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, dengan relaksasi tersebut, anggaran TKD di tiga provinsi itu batal dipangkas. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan penggunaannya benar-benar difokuskan untuk penanganan bencana.
“Jadi kembali lagi, TKD-nya nggak jadi dipotong. Tapi kita minta dialokasikan betul untuk kebutuhan-kebutuhan penanganan bencana. Jumlahnya itu sekitar Rp10,8 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat,” katanya.
Selain relaksasi anggaran, Bima mengatakan kementeriannya juga memastikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi warga terdampak bencana.
“Yang kedua, Kemendagri juga memastikan untuk memudahkan urusan dokumen-dokumen kependudukan. KTP, kartu keluarga, semuanya. Kita bantu, kita mudahkan dan tidak dipungut biaya,” ujar Bima.
Ia juga meminta kepala daerah segera menyampaikan data korban dan kebutuhan secara rinci agar bantuan dari kementerian dan lembaga dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.
“Ada uang untuk pemulihan ekonomi, ada uang untuk hunian, uang untuk hidup. Itu semua sudah dianggarkan di Kementerian, dan tentu kepala daerah harus melakukan pendataan by name, by address, supaya nanti bantuannya cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Bima menambahkan, pemerintah pusat bersama satuan tugas juga terus mendorong percepatan relokasi pengungsi dari tenda ke hunian sementara, terutama dengan mempertimbangkan faktor kesehatan. Hunian sementara telah dibangun di sejumlah wilayah, seperti Aceh Tamiang dan daerah terdampak lainnya.
“Ya, sekarang ini kan sudah dibangun hunian sementara di Aceh Tamiang, di beberapa daerah lain, sudah berangsur-angsur pengungsi, jadi Satgas memfokuskan kepada memindahkan segera relokasi yang di tenda-tenda pengungsi. Itu penting karena faktor kesehatan,” ucapnya.
Dalam mendukung layanan administrasi di lapangan, Kemendagri juga mengerahkan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke titik-titik terdampak bencana.
“ Kemarin Pak Dirjen terjun langsung dan membawa bantuan CSR, mesin-mesin percetakan, dokumen dan lain-lain begitu, agar membantu petugas di sana,” kata Bima.
Terkait pemulihan infrastruktur dasar, ia menyebut pasokan listrik di wilayah terdampak hampir sepenuhnya pulih, sekitar 99 persen. Sementara untuk penyediaan air bersih masih menjadi tantangan di beberapa daerah, meski PDAM sudah mulai pulih, tuturnya.
Lebih lanjut, Bima menyoroti dampak bencana terhadap tata ruang wilayah. Menurutnya, pergeseran sungai dan lahan akibat bencana akan berdampak signifikan terhadap penyusunan ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).
“Bencana ini kan menimbulkan dampak yang besar terkait dengan tata ruang. Ada pergeseran sungai, pergeseran lahan, aliran yang berbeda. Karena itu nanti berdampak sangat signifikan terhadap penyusunan RTRW dan RDTR,” tutur Bima.
Ia menegaskan, Kemendagri bersama Kementerian ATR/BPN diminta untuk melakukan koordinasi dan akselerasi penyusunan kembali RTRW agar bencana serupa tidak terulang.
“Nanti RTRW-nya ini harus disesuaikan pascabanjir ini untuk bisa mengantisipasi dampak banjir dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” pungkasnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
