Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Achmad, menargetkan roda pemerintahan di daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra dapat berjalan normal sebelum Ramadhan 2026.
“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah berjalan normal sebelum puasa Ramadhan,” kata Sufmi Dasco di Banda Aceh, Sabtu (10/01/2026).
Pernyataan itu dilontarkannya usai menyampaikan kesimpulan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.
Dalam rapat koordinasi tersebut Dasco menyebut seluruh daerah yang terdampak sudah tersentuh bantuan secara bertahap. Namun ditekanan agar distribusi bantuan dimaksimalkan. Dengan demikian diharapkan, dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar dapat ditanggulangi sebelum Lebaran.
Pihaknya juga meminta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk dapat melakukan penanganan bencana Sumatra dengan skala nasional.
“Saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera,” kata Dasco.
Dasco pun menyatakan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsinya bidang anggaran, regulasi, pengawasan, dan koordinasi dengan satgas, lembaga, serta kementerian sehingga berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan maksimal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan tugas utama satgas yang dipimpinnya adalah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Ia menjabarkan, tim pengarah satgas tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dengan anggota seluruh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih. Selain itu, didukung Panglima TNI Jenderal TNI, Agus Subiyanto; dan Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, terdapat empat wakil yang mendampingi Mendagri selaku ketua tim pelaksana, yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI, Suharyanto; Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat; serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani.
“Ini memang mesin besar yang harus bergabung,” katanya.
Ia menjelaskan keputusan presiden (kepres) terkait pembentukan satgas itu ditetapkan pada 8 Januari 2026. Setelah itu, satgas telah menggelar setidaknya dua kali rapat untuk mendiskusikan langkah ke depan dan memetakan kondisi wilayah terdampak bencana.
Menurut Tito, satgas telah memetakan wilayah terdampak dengan tiga kategori, yakni belum normal, mendekati normal, dan sudah normal. Tiap-tiap kategori membutuhkan pendekatan strategi pemulihan yang berbeda.
