Indeks Penanganan Banjir

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, rencana itu akan masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027-2028.

Bangkai anjing diletakkan dalam plastik dan dibiarkan terbuka sehingga menyebarkan bau busuk.

Teddy Indra Wijaya dan Jenderal Tandyo Budi Revita juga membahas percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.

Perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tengah berlaku mulai 23 hingga 29 Januari 2026.

Prabowo Subianto menerima laporan banjir, tanah longsor, dan genangan air di berbagai daerah yang terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Jakarta Utara.

Wamendagri Bima Arya memastikan transfer keuangan ke daerah terdampak bencana Sumatra tidak dipotong dan dialokasikan penuh untuk pemulihan pascabencana.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsinya agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra berjalan maksimal.

Pemerintah butuh data valid jumlah rumah warga yang rusak untuk segera mencairkan dana bantuan hunian bagi pengungsi.

Per akhir Desember 2025, sembilan dari 87 rumah sakit sudah kembali beroperasi dan hanya tersisa empat dari 850 puskesmas yang belum beroperasi kembali.

Pemerintah terus melakukan pengecekan silang guna memastikan laporan desa hilang atau hanya terisolasi.

Banjir bandang pada akhir November tahun lalu memutus satu-satunya akses penghubung menuju 5 desa di Linge, Aceh Tengah.

Tito Karnavian yakin bantuan dari sejumlah pemda bermanfaat bagi korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Tito Karnavian menilai pengibaran bendera putih merupakan aspirasi warga Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Bobby mengatakan status bencana nasional tidak berpengaruh terhadap pemulihan infrastruktur.

Pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan.

Anggaran Rp268 miliar untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dialokasikan dari BTT.

Sedikitnya 300 pakaian warga terdampak banjir Sumatra dapat dicuci setiap hari oleh tim kemanusiaan Dompet Dhuafa.

Dana senilai Rp4 miliar per kabupaten/kota bahkan dinilai tak cukup untuk perbaikan gorong-gorong beton yang rusak.

Terjadi endapan sampah yang tersedimentasi di saluran drainase Kota Malang, ditambah waduk di Tunggulwulung overload.

Ombudsman RI terus pantau penyelenggaraan pelayanan publik dan buka pengaduan potensi maladministrasi penanganan bencana.