Masuk tirto.id
tirto.id - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan banjir saat hujan deras kemarin, Kamis (4/12/2025), diakibatkan oleh endapan sampah. Material tersebut yang memicu terjadinya sedimentasi di dalam saluran dan menyumbat aliran air.
"Air tidak bisa masuk ke dalam, padahal saluran sudah kami buat dan ada bak kontrol, tadi saya melihat, tetapi sedimen sampah yang ada di sana sangat tinggi," kata Wahyu di sela meninjau kondisi warga terdampak banjir di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025).
Wahyu menyebut endapan sedimen, karena sumbatan sampah salah satunya didapati di saluran air yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun mempersiapkan langkah pengerukan sedimen untuk kembali membuka jalur air agar banjir tak terulang kembali.
Tak hanya endapan sedimentasi karena sampah, Wahyu mengemukakan banjir juga dipicu oleh bozem atau waduk di Tunggulwulung yang tak mampu menampung tingginya debit air (overload).
"Jadi kalau bozem ini amber [meluap] ya kami pasti bisa memprediksi Malang akan banjir," ucap dia.
Wahyu menyatakan saat ini di kawasan Jalan Soekarno-Hatta sedang dibangun proyek drainase yang membentang dari sisi utara ke Selatan. Selain itu, ada pelaksanaan penyudetan di kawasan tersebut ke arah Jalan Kedawung dan Jalan Letjen Sutoyo yang masuk ke dalam 39 wilayah terdampak banjir kemarin sore.
Proyek penyudetan ditujukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kota Malang.
"Termasuk tahun depan, kami sekarang sudah lelang untuk sudetan sekitar Klojen ke Metro," ucapnya.
Wahyu optimistis, ketika pembangunan drainase tuntas, persoalan banjir yang melanda Kota Malang bisa rampung pada 2026.
Meski demikian, Wahyu menyadari upaya penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah daerah, tetapi perlu adanya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. "Ayo masyarakat bersama-sama menyadari ini," tutur dia.
Desakan Evaluasi Penanganan Banjir di Malang
DPRD Kota Malang menegaskan, Pemkot Malang harus melakukan evaluasi total terhadap pola penanganan banjir.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengatakan peristiwa banjir di puluhan titik kemarin harus jadi pelajaran bagi Pemkot untuk menyusun ulang skema penanganan banjir. Menurutnya, penanganan yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil maksimal.
"Belum maksimal. Jangan dibiarkan, artinya Kota Malang tidak bisa dilakukan dengan proses biasa dalam menangani banjir, sehingga harus dievaluasi secara besar-besaran terhadap kawasan yang utamanya dilanda banjir," kata Arief, dikutip dari Antara.
Arief mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Banjir melanda 39 titik di tiga wilayah kecamatan, yaitu Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru.
Bahkan, banjir menggenang beberapa ruas jalan utama di Kota Malang, seperti di Jalan Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, dan Jalan Gajayana. Banjir juga melanda beberapa kawasan pemukiman penduduk, seperti di Jalan Kedawung, Letjen S Parman Gang 1, dan Jalan Sidomulyo.
Arief menyatakan evaluasi total penanganan banjir harus dilakukan dengan mendata ulang titik rawan banjir. Dengan demikian, bisa mendapatkan penanganan komprehensif. Lalu, dimungkinkan juga Pemkot Malang memperbanyak sumur resapan hingga memperbaiki tata kelola pembangunan.
Dia menjelaskan untuk tata kelola pembangunan perlu adanya sikap tegas dari para eksekutif, khususnya dinas terkait dalam mencegah ketidaktepatan dalam urusan pembangunan drainase. Selanjutnya, dilakukan evaluasi yang melibatkan kelurahan dan kecamatan.
Arief meminta agar evaluasi ini dilakukan secepatnya, mengingat musim hujan diprediksi masih terus terjadi pada Desember sampai Februari 2025.
"Menurut saya darurat banjir, karena tidak hanya kemarin, tetapi kapan lalu dan sebelumnya sama. Cuma titiknya berubah dan ini yang membuat saya heran," ujar dia.
Arief juga bilang, evaluasi dapat jadi langkah awal sembari menunggu proses penggunaan dana bantuan dari Bank Dunia yang telah difokuskan untuk penanganan banjir.
Namun, lanjutnya, penempatan proyek di titik penanganan banjir dari hasil bantuan Bank Dunia masih terbilang kurang apabila ingin persoalan tuntas keseluruhan.
"Pak Wali Kota menyatakan bebas banjir pada 2026, tapi saya tidak yakin. Karena [titik penanganan] hanya di Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso, banjir di Kota Malang akan tetap ada," ucapnya.
Oleh karena itu, Komisi C berencana memanggil Pemkot untuk melakukan pembahasan terkait penanganan banjir.
