Menuju konten utama

DPR Usul Ada Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pulihkan Sumatra

Sumatra dinilai membutuhkan pemulihan sistematis dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral usai dilanda bencana.

DPR Usul Ada Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pulihkan Sumatra
Ribuan kayu gelondongan dengan ukuran diameter puluhan sentimeter menumpuk di sepanjang Sungai Aek Godang yang berada di Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis (4/12/2025). tirto.id/M. Irfan Al Amin

tirto.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mengusulkan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk memulikan wilayah Sumatra, imbas bencana banjir dan tanah longsor.

Danang menilai pemerintah perlu melakukan kajian khusus dalam menyusun rencana rehabilitasi pasca bencana Sumatra. Termasuk, diantaranya kajian terkait apakah perlu dilakukan pembentukan badan Ad Hoc Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

“Secara khusus sebagai mitra kerja kami di Komisi V DPR, mendorong untuk dilakukan kajian terkait kebutuhan dibentuknya BRR dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatra,” terang Danang kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Danang menegaskan bahwa dampak kerusakan bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh memerlukan langkah pemulihan yang lebih sistematis, terukur, dan melibatkan koordinasi lintas sektoral.

Danang menegaskan dampak bencana di Sumatra membutuhkan pemulihan sistematis dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral.

“Kami perlu mengevaluasi apakah mekanisme yang ada saat ini sudah memadai. Jika tidak, maka pemerintah perlu mempertimbangkan membentuk kembali badan khusus seperti BRR yang dulu pernah sukses mempercepat pemulihan Aceh dan Nias,” kata Danang.

la menyebutkan bahwa BRR Aceh-Nias pernah menjadi contoh keberhasilan tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana besar, karena memiliki kewenangan khusus, kepemimpinan yang fokus, serta kapasitas eksekusi yang kuat.

Danang juga meminta Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melakukan pemetaan komprehensif terkait kerusakan permukiman, infrastruktur dasar, dan kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

Data ini, menurutnya, harus menjadi dasar objektif sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun rumah atau infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis warga,” tegasnya.

Dengan dorongan ini, Danang berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan terkoordinasi, sehingga proses pemulihan usai bencana di Sumatra dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Baca juga artikel terkait BANJIR HARI INI atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto