Kenapa Video Demo Lawas Sengaja Viral Lagi dengan Narasi Baru?

tirto.id - Lini masa media sosial belakangan ini dipenuhi cuplikan video aksi demonstrasi yang riuh. Ribuan massa dari berbagai kalangan, utamanya mahasiswa, digambarkan memenuhi jalanan, membakar ban, hingga terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Unggahan-unggahan tersebut kerap dibumbui narasi provokatif dengan cetak kapital dan emoji peringatan darurat: "DEMO HARI INI!! SPREAD THE DEMO INFO, BECAUSE OUR NATIONAL TV MEDIA HAS BEEN SILENCED!" Publik pun tersulut, meyakini telah terjadi media blackout atau pembungkaman massal terhadap pers nasional.

Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, narasi tersebut kerap kali berdiri di atas misinformasi. Video demonstrasi yang disebar ternyata merupakan peristiwa lama yang difabrikasi secara masif dan terkondisi.

Fenomena penyebaran video demonstrasi palsu yang disertai tuduhan pembungkaman media ini bukan sekadar luapan emosi spontan netizen. Berdasarkan analisis media sosial yang dilakukan Peneliti Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, ditemukan pola disinformasi terstruktur, teknik manipulasi algoritma, serta pemanfaatan kerapuhan psikologis masyarakat yang membuat fabrikasi ini begitu masif dan dipercayai publik.

Berdasarkan data pemantauan isu disinformasi demonstrasi di sosial media sepanjang 26 Juli hingga 1 Agustus 2026 lintas platform, seperti X, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook, tercatat ada 197 ribu unggahan dari sekitar 63 ribu pengguna unik. Lonjakan tertinggi terjadi pada 27 Juli dengan 50 ribu unggahan dan kembali melonjak pada 30 Juli. Sentimen percakapan didominasi oleh nada netral (57 persen) dan negatif (42 persen), sedangkan sentimen positif tidak mencapai 1 persen.

Ika menemukan adanya pola yang sangat mirip pada tingkat pembingkaian atau framing dan struktur narasi, yang mengindikasikan hadirnya koordinasi narasi atau amplifikasi terkoordinasi (coordinated amplification) dalam unggahan isu tersebut di sosmed.

Sebagian besar unggahan hoaks tersebut menggunakan pola baku yang mencakup penggunaan ajakan darurat (urgency hook), penggambaran skala aksi yang dibesar-besarkan (inflation of scale), klaim pembungkaman pers dan pemutusan sinyal (suppression & repression claim), hingga injeksi emosi berbasis amarah terhadap pemerintah.

Taktik Manipulasi Digital Lewat Skema "Seed andAmplify"

Secara teknis digital, temuan riset terhadap 34.935 unggahan di platform X memperlihatkan fakta penting bahwa sebanyak 99,46 persen dari aktivitas tersebut merupakan retweet. Perilaku ini tidak wajar dilakukan manusia secara manual, seperti satu akun yang melakukan sembilan kali retweet berbeda hanya dalam jangka waktu 105 milidetik.

“Pola ini mengindikasikan penggunaan skrip, aplikasi otomatis, atau mekanisme bulk retweet, yang tujuannya memang untuk menaikkan engagement percakapan,” tulis Ika dalam laporannya, dikutip Rabu (5/8/2026)

Menurutnya, strategi ini mengandalkan struktur seed-and-amplify. Sejumlah kecil akun bertindak sebagai pembuat atau penyebar awal narasi (seed), yang kemudian langsung diamplifikasi secara masif oleh ribuan akun lain.

Sebagai contoh, satu unggahan dari akun bercentang biru @dieddfish menyumbang hingga 13.446 retweet atau 38,7 persen dari total aktivitas retweet yang dianalisis. Bahkan, sepuluh unggahan sumber teratas saja sudah mampu menguasai 88,5 persen dari keseluruhan interaksi.

Ika juga melayangkan kritik terhadap platform digital seperti X. Fitur berlangganan centang biru (X Premium) yang sejatinya dijual sebagai penanda kredibilitas, kerap kali dimanfaatkan oleh akun-akun pengamplifikasi otomatis ini.

"Jadi yang diverifikasi bukan identitas atau kejujuran, melainkan kesediaan membayar untuk mengamplifikasi," ucap Ika.

Mengapa Publik Begitu Mudah Percaya Klaim Pembungkaman?

Saat dikonfirmasi mengenai apakah akun-akun sumber (seed) tersebut saling terhubung dalam satu jaringan cyber army terorganisasi, Ika Karlina Idris menjelaskan batasan cakupan analisisnya. Ia mengaku tak menganalisis sampai ke hulu.

Meskipun tidak memetakan keterhubungan antar-jaringan secara langsung, Ika menyoroti alasan mendasar mengapa narasi frabrikasi ini begitu mudah ditelan oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, disinformasi akan bekerja sangat efektif apabila di dalamnya disisipkan potongan elemen kebenaran atau pengalaman masa lalu yang pernah dirasakan oleh publik.

"Hoaks itu atau disinformasi itu kan bisa sangat efektif kalau memang di dalamnya ada sebagian kebenaran. Kenapa hoaks video demo ini efektif? Karena memang narasi-narasi yang disampaikan itu pernah kejadian juga di kita," kata Ika kepada Tirto.

Ika mencontohkan bagaimana ingatan kolektif publik membentuk persepsi tersebut. Pada peristiwa demonstrasi masa lalu, seperti aksi Agustus 2025, masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana informasi dibatasi lewat gangguan sinyal atau matinya fitur live di media sosial. Tak hanya itu, memuncaknya kritik publik terhadap framing pemberitaan media arus utama yang dinilai menyudutkan kelompok mahasiswa juga melatari sentimen itu.

Oleh karena itu, ketika narasi serupa diembuskan kembali saat ini, ingatan tersebut secara otomatis memvalidasi klaim palsu yang disebarkan. Meski demikian, Ika melihat respons audiens di media sosial sebenarnya terbelah.

"Tapi kalau melihat di komentar-komentar itu terpecah dua ya, karena memang ini kan mudah dibantah. Misalnya tinggal cari di Google, oh memang enggak ada demo hari ini. Atau ada bantahan dari orang yang kerja di sekitar daerah aksi, seperti Sudirman atau Thamrin," jelasnya.

Lebih lanjut, Ika melihat bahwa mudah diterimanya hoaks ini sejatinya merupakan sinyal kritik tersirat masyarakat terhadap institusi pers yang dianggap mulai kehilangan daya kritisnya.

Fenomena ini menggambarkan lingkungan informasi yang berada dalam kondisi kepercayaan rendah dan high-tension (ketegangan tinggi). Dampak terburuknya adalah mendelegitimasi aksi demonstrasi yang sah sekaligus merusak kemampuan publik dalam membedakan kenyataan dan rekayasa.

“Ini sebenarnya jadi penegasan pada pengamatan masyarakat di mana media-media cenderung tidak kritis ke pemerintah,” tuturnya.

Kebijakan Internal Ruang Redaksi Versus Agenda Hoaks

Perspektif berbeda disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), Bayu Wardhana. Bayu menolak anggapan bahwa maraknya narasi pembungkaman media semata-mata merupakan bentuk kritik dari publik terhadap kinerja pers. Menurut pengamatannya, fabrikasi atau pembuatan konten disinformasi adalah modus klasik yang sengaja diproduksi dan ditunggangkan pada isu-isu sosial politik yang sedang hangat.

Bayu mendedah fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pers nasional tidak sepenuhnya berhenti bekerja. Masih banyak media dan jurnalis yang tetap turun langsung menembus barikade untuk melakukan pemantauan dan meliput aksi demonstrasi.

Adapun mengenai adanya sebagian media yang memilih tidak memberitakan atau menahan diri dalam meliput aksi tertentu, hal itu menurutnya lebih disebabkan oleh pertimbangan dan keputusan internal dari masing-masing ruang redaksi (newsroom).

Dalam situasi ketegangan informasi ini, Bayu meyakini bahwa publik pada akhirnya memiliki daya kritis untuk memilah kredibilitas media. “Publik pada akhirnya akan menilai media mana yang konsisten dan berani memberitakan demonstrasi dan mana yang sengaja tidak memberitakan,” katanya kepada Tirto.

Tekanan Sosial Ekonomi Membuka Celah "False Flag" Informasi

Sementara itu, Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital sekaligus Pendiri Literos.org, Firman Kurniawan, menilai bahwa keberhasilan sistematisasi unggahan lawas ini tidak lepas dari kondisi ketidakpastian sosial-ekonomi yang sedang dialami masyarakat.

Firman memaparkan bahwa emosi dan ketidakpuasan publik atas realitas ekonomi, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, gelombang PHK, tingginya angka pengangguran, hingga melonjaknya harga bahan pokok, menciptakan ruang kecemasan kolektif.

"Seluruhnya itu menciptakan ketidakpastian pada masyarakat. Selain masyarakat merasa tertekan, juga berada dalam ketidakpastian. Ini ketika dimanfaatkan untuk dibelokkan menjadi isu tertentu, dilakukannya disinformasi, segera dikonsumsi masyarakat," papar Firman saat dihubungi Tirto.

Dalam kondisi tertekan, publik cenderung mengabaikan ketidaksesuaian fakta. Firman mencontohkan aksi protes BEM UI di depan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 terkait pengawalan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan disinformasi menyebarkan video bentrokan sengit dengan caption lokasi MK pada 30 Juli, padahal video tersebut merupakan rekaman aksi lama di Bundaran HI pada Juni 2026.

Ketika warga mencoba mencari konfirmasi atas peristiwa bentrokan besar tersebut di mesin pencari atau laman media nasional dan tidak menemukannya, mekanisme psikologis yang terbentuk justru bukan menyalahkan hoaksnya, melainkan memvalidasi narasi pembungkaman.

"Adanya posting tentang demo yang sebenarnya tidak ada, ketika dicari oleh masyarakat di laman-laman media Indonesia maupun mesin pencari tidak ada. Ini memperkuat narasi: pembungkaman itu benar adanya," lanjut Firman.

Namun begitu, ia sepakat bahwa pengondisian semacam ini harus segera dihentikan. Disinformasi yang dijadikan sebagai false flag (bendera palsu) dapat menyesatkan arah tindakan publik atau menciptakan sikap skeptisisme radikal di mana masyarakat tidak lagi mempercayai informasi apa pun.

"Kalau disinformasi yang terus digunakan, maka masyarakat akan tersesat dengan keadaan yang tidak nyata. Pikiran, sikap, dan tindakannya dipandu oleh informasi salah," kata Firman.

"Atau sebaliknya, pada yang skeptis dengan semua informasi, akan menganggap semua informasi palsu. Sehingga ketika informasinya benar dan harus segera disikapi, misalnya ada bencana yang mengancam, maka akan diabaikan. Disinformasi yang dikibarkan sebagai bendera yang salah—false flag—ini, membahayakan," ucapnya.