tirto.id - Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terjadi di beberapa kota. Di Yogyakarta, Senin (23/9/2019), ratusan mahasiswa dan masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak melakukan aksi damai bertajuk Gejayan Memanggil.
Menurut koordinator aksi, Nailendra, salah satu aspirasi gerakan Gejayan Memanggil adalah menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik. Aliansi menggugat RKUHP yang dianggap mengebiri demokrasi.
"RKUHP membungkam demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satunya, melalui pasal yang mengatur soal 'makar'. Pasal soal makar jelas berisiko menjadi pasal karet yang akan memberangus demokrasi," tulis Aliansi Rakyat Bergerak dalam keterangan pers yang diterima Tirto.
Dalam rilis pers tersebut, mereka merinci sejumlah pasal karet dalam RKUHP yang bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh masyarakat sipil. Pasal-pasal dalam RKUHP juga dinilai mengkriminalisasi pelbagai bentuk perlakuan masyarakat atas nama zina, hukum yang berlaku di masyarakat (living law)—yang berpotensi menjadi pasal karet, bahkan mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupiah.
"Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara," imbuh mereka.
Isu lain yang juga disuarakan adalah pelemahan KPK, pembakaran hutan dan tambang, RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada rakyat, problematika RUU Pertanahan, dan tak ketinggalan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum ditetapkan.
Sementara itu di Jakarta, massa mahasiswa dari pelbagai universitas mengadakan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Massa gabungan itu datang dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Atma Jaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Al-Azhar, dan beberapa universitas lain.
Tuntutan para mahasiswa Jakarta relatif sama dengan Aliansi Rakyat Bergerak Yogykarta, yakni menolak rencana pengesahan RKUHP, UU KPK hasil revisi, dan rancangan serta revisi UU lainnya lantaran dinilai mencederai demokrasi.
Dalam pantauan reporter Tirto, untuk mempertegas tuntutannya massa mahasiswa meneriakkan jargon-jargon keras semacam "DPR Fasis, Anti Demokrasi" dan "Cabut RUU, Darurat Demokrasi".
Selain di Yogyakarta dan Jakarta, demonstrasi besar juga terjadi di Surabaya, Jombang, Malang, Cirebon, Bandung, Makassar, Riau, juga Papua.
Demonstrasi mahasiswa di Bandung digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Angga Firmansyah, salah seorang koordinator aksi dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung menjelaskan bahwa mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan sejumlah RUU bermasalah. Jika pemerintah dan DPR tak memenuhi tuntutan mahasiswa, maka mahasiswa Bandung akan mengadakan demonstrasi lebih besar lagi.
"Kami akan melakukan aksi lanjutan yang massanya lebih banyak dibanding hari ini. Kami akan langsung ke Jakarta," ujar Angga sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia.
Ketika Tritura 1966 Mendesak Sukarno
Bukan sekali ini saja mahasiswa berdemonstrasi secara masif menggugat pemerintah atau DPR. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, sudah tiga kali terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran. Dua di antaranya mampu menumbangkan rezim yang tengah berkuasa. Kejatuhan itu pun punya persamaan, yakni dimulai dari pemimpin yang tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya.
Demonstrasi mahasiswa pertama terjadi pada awal 1966. Kala itu ribuan mahasiswa turun ke jalan, menyerukan protes atas kondisi negara yang kian memprihatinkan. Protes ini berhulu dari tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965.
Beberapa pentolan PKI terlibat dalam tragedi itu, tapi Presiden Sukarno tak berbuat apa-apa. Kemarahan rakyat telah merebak di mana-mana dan Presiden Sukarno tampaknya tidak punya solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Ditambah lagi, seperti diungkap Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008), keadaan sosial ekonomi negara sedang terguncang akibat konfrontasi dengan Malaysia dan persoalan Irian Barat.
Kekacauan politik yang dibiarkan berlarut-larut diperparah dengan kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat. Mereka menerbitkan kebijakan menaikkan harga sembako yang meroket 300 hingga 500 persen.
“Terjadi kepanikan yang hebat dalam masyarakat, terlebih kalau diingat pada waktu itu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Tionghoa. Harga membubung beratus-ratus persen dalam waktu hanya seminggu. Para pemilik uang melemparkan uangnya sekaligus ke pasar, memborong barang-barang,” tulis Soe Hok Gie dalam bunga rampai esai Zaman Peralihan (2005, hlm. 4).
Muak dengan pemerintah yang tak becus, mahasiswa lantas menggalang demonstrasi sejak awal Januari 1966. Gelombang demonstrasi mencapai puncaknya pada 12 Januari 1966. Ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga, dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali aturan baru terkait ekonomi yang justru menimbulkan dampak buruk bagi rakyat.
Beberapa elemen gerakan mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya.
Dalam setiap aksinya, para demonstran konsisten mengajukan tiga tuntutan rakyat atau tritura: (1) Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, (2) Rombak Kabinet Dwikora, dan (3) Turunkan harga.
Namun pemerintah bergeming dan berdalih semua itu butuh waktu.Tuntutan demonstran yang tidak segera dipenuhi, kemudian berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun takhta. Presiden Sukarno akhirnya memang merombak kabinet pada 21 Februari 1966. Tapi karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri yang dimasukkan dalam kabinet, mahasiswa pun turun ke lagi ke jalan.
Unjuk rasa besar-besaran jilid kedua pun akhirnya meledak. Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrokan antara demonstran melawan Resimen Cakrabiwara (pasukan pengawal presiden) di depan Istana Negara. Dalam insiden itu, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak.
Sehari berselang, KAMI dibubarkan paksa oleh presiden sebagai konsekuensi atas kericuhan tersebut. Namun, gelora unjuk rasa anti-PKI tidak pernah padam. Sukarno yang kian terjepit akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966.
Sejarah lalu mencatat, Supersemar itu nantinya justru dimanfaatkan Jenderal Soeharto untuk menggerogoti kekuasaan Sukarno.
Soeharto Diguncang Malari 1974
Pada 15 Januari 1974, Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Istana Negara, Jakarta. Pada saat bersamaan, ribuan orang yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA, turun ke jalan melancarkan protes. Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia.
Pimpinan aksi saat itu adalah Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI). Atas komandonya, para mahasiswa melakukan aksi jalan kaki dari kampus UI di Salemba, menuju Universitas Trisakti di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Mereka mengajukan tiga tuntutan yang dinamakan “Tritura Baru 1974”, yang isinya: (1) Bubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden (Aspri), (2) Turunkan harga, (3) Ganyang korupsi.
Bagi para demonstran, modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Menurut mereka, Tanaka berikut investasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang adalah bentuk imperialisme gaya baru.
Ketika mahasiswa berunjuk rasa, terjadi aksi massa yang tak terkendali di wilayah Jakarta lainnya. Salah satu yang paling mencekam terjadi di Pasar Senen. Di sana massa membakar proyek kompleks pertokoan yang baru saja dibangun. Anehnya, menurut laporan Richard Halloranjan, jurnalis New York Times, sebagian besar polisi dan tentara Indonesia yang dikirim untuk berpatroli hanya berdiri dan menonton. Mereka hampir tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan para demonstran.
Sore hari, peluru peringatan mulai ditembakkan ke udara. Lalu setelah malam tiba, aparat keamanan mulai bertindak kasar. Polisi mengangkut sekitar selusin demonstran ke sebuah kantor polisi terdekat. Richard menyebut ada seorang demonstran yang dipukuli di bagian belakang kepalanya.
Demonstrasi dan kerusuhan masih membara hingga keesokan harinya. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sampai turun tangan menemui mahasiswa ke kampus UI di Salemba.
Pada malam hari, Bang Ali berbicara kepada para mahasiswa seraya menekankan bahwa jika demonstrasi terus berlangsung, korban dari pihak mahasiswa akan berjatuhan. Bang Ali pun mengajak Hariman ke TVRI. Lewat siaran televisi itu Hariman mengumumkan bahwa persoalan yang dihadapi mahasiswa sudah selesai.
Imbauan Hariman mampu meredam aksi mahasiswa. Namun, malapetaka sudah kadung terjadi. Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa, 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan.
Setelah peristiwa itu, Soeharto memecat Soemitro dari jabatan Pangkopkamtib. Ia juga membubarkan lembaga Aspri dan Ali Moertopo dipindah tugas sebagai Wakil Kepala Bakin.
Peristiwa ini juga berdampak buruk bagi kebebasan pers. Karena dianggap memberitakan Malari secara berlebihan dan memanaskan suasana, HarianAbadi, Pedoman, Indonesia Raya, Harian KAMI, dan The Jakarta Times diberedel pemerintah.
Selain itu, sebanyak 775 orang aktivis ditangkap. Di antaranya Hariman Siregar, Soebadio Sastrosatomo (tokoh Partai Sosialis Indonesia bentukan Sutan Sjahrir yang telah lama bubar), aktivis HAM Adnan Buyung Nasution dan J.C. Princen, serta akademisi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Reformasi 1998 Menumbangkan Soeharto
Gerakan mahasiswa terbesar yang berhasil menumbangkan rezim Soeharto terjadi pada 1998. Gerakan ini bermula dari krisis ekonomi 1997 dan ketidaksigapan rezim Soeharto untuk mengatasinya. Gelombang aksi yang awalnya terjadi secara terpisah di beberapa kota, kemudian membesar sejak Maret 1998 seiring dengan pernyataan Soeharto bersedia dipilih lagi menjadi presiden.
Sementara itu desakan reformasi lewat aksi-aksi protes meluas di seluruh daerah. Aksi itu digelar tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, hingga Kupang. Tak jarang demonstrasi berujung bentrok.
Aksi-aksi itu membuat Wiranto--saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI--mengeluarkan pernyataan yang menganjurkan “mahasiswa dan warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis” karena memperburuk keadaan, juga “memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.”
“Saya melihat bagaimana perilaku masyarakat yang sementara ini lupa diri dengan melakukan kegiatan yang bersifat merusak, membakar toko, merampok toko, gudang, dan menjarah isinya. Ini mengingatkan kita bahwa sudah ada kegiatan yang tidak peduli kepada hukum,” ujar Wiranto seperti dilansir Kompas edisi 8 Mei 1998.
Wiranto menuding tindakan-tindakan yang ia nilai “anarkis” itu (istilah keliru yang terus dipakai hingga kini untuk menyebut tindakan ricuh) karena “mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan”.
“Jadi betul yang saya katakan, bahwa mahasiswa keluar kampus tentu akan dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan yang berbeda dengan visi mahasiswa,” tudingnya.
Ia kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI untuk “menghentikan aksi anarkis dengan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum”. Tapi, bukannya menurunkan tensi, mahasiswa justru semakin gencar berdemonstrasi menuntut reformasi.
Kemudian terjadilah tragedi berdarah pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak kala aparat berusaha membubarkan demonstrasi di kampus tersebut. Esoknya, Jakarta dilamun kerusuhan besar. Kompas mencatat, ratusan manusia terpanggang di Toserba Yogya Klender dan di Ciledug Plaza. Tercatat 499 orang tewas dan 4.000 bangunan hancur.
Gelombang besar mahasiswa lalu menduduki Gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka berjanji akan bertahan di sana sampai tuntutan Sidang Istimewa segera dijalankan untuk memakzulkan Soeharto.
Karena kian terjepit, Soeharto akhirnya tak bisa berbuat banyak. Pada 21 Mei 1998 ia menyatakan berhenti sebagai presiden.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
