Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, melaporkan sebanyak 25 desa hilang akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).
Tito mengatakan, sebelumnya tercatat ada 22 desa di Sumatra yang dilaporkan hilang. Namun Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengonfirmasi tidak ada desa yang hilang di daerahnya.
“Pak Gubernur Sumatra Barat menyampaikan bahwa di Sumatra Barat tidak ada desa yang hilang. Yang ada adalah satu desa yang sempat terisolasi karena jalan daratnya putus,” ungkap Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Meski begitu, berdasarkan informasi terbaru dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, terdapat penambahan jumlah desa yang hilang di Aceh. Semula, tercatat ada 13 desa yang hilang. Namun kini, jumlah itu meningkat menjadi 17 desa. Dengan begitu, jumlah desa yang hilang di Aceh dan Sumut menjadi 25 desa.
Tito menegaskan, satgasnya akan terus melakukan pengecekan silang guna memastikan apakah desa yang dilaporkan hilang itu benar-benar hilang atau hanya terisolasi.
“Tapi Aceh menyampaikan juga ada gampong yang lain yang hilang. Tadinya 13, menjadi 17. Ini akan kita cross check lagi. Apakah hilang betul karena terbawa banjir, longsor, ataukah terisolasi. Beda ya,” ucap Tito.
“Jadi ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini,” tambahnya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, desa-desa yang dinyatakan benar-benar hilang dan tidak lagi layak dihuni secara geologis, maka relokasi menjadi opsi yang harus ditempuh. Pemerintah juga disebutnya telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi warga terdampak.
Opsi pertama, pemerintah akan menyiapkan lokasi pengganti bagi penduduk yang desanya hilang. Opsi kedua, bagi mereka yang ingin menentukan lokasi tempat tinggal barunya sendiri, maka pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar Rp60 juta.
“Satu, nyari tempat untuk relokasi desa itu. Atau mungkin kedua, bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi, tapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri. Kalau yang dipilih sendiri, otomatis dia akan m diberikan biaya indeksnya kalau membangun sendiri ya, Rp 60 juta diberikan,” terangnya.
Tito menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah memanfaatkan tanah milik negara untuk keperluan relokasi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang memungkinkan untuk dilepaskan.
“Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan perintah sangat jelas sekali. Gunakan tanah-tanah pemerintah. Ya jadi baik itu pemerintah pusat maupun tanah pemerintah daerah, termasuk juga tanah-tanah yang menjadi milik pemerintah tapi dikuasai swasta sebagian mungkin bisa dipakai untuk relokasi, misalnya HGU misalnya,” tandasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah
