Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat memperlebar defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari 2,48 persen ke 2,68 persen. Sejalan dengan itu, pemerintah juga sepakat menambah belanja negara menjadi Rp3.842,7 triliun, atau naik Rp56 triliun dari yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 sebelum mengalami perubahan postur.
Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.
"Jadi, kita nggak ada gunanya menghemat uang kalau keributan di mana-mana, dan kita nggak bisa membangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit [tambahan belanja tidak masalah], nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2025) malam.
Sementara itu, setelah pemerintah memangkas anggaran daerah dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693 triliun, banyak pemerintah daerah memilih menaikkan tarif pajak, seperti PBB-P2. Kebijakan ini memicu protes warga di berbagai daerah.
"Anda lihat, kan daerah-daerah terpaksa menaikkan pajak, PBB dan lain-lain amat tinggi sekali. Sehingga, menimbulkan instability. Jadi, dalam hal itu kita setuju untuk mengurangi keresahan masyarakat dengan memberikan tambahan ke daerah. Supaya daerah punya cukup uang untuk membangun dan menjalankan programnya. Sehingga, kerentanan tadi bisa diredam sedikit," tambah Purbaya.
Kata mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu, pelebaran defisit dan penambahan anggaran TKD tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Ia berharap, melalui pelonggaran anggaran yang dilakukannya daerah dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.
"Jadi, pasti ada alasan kuat kenapa saya keluarin itu. Supaya nggak ada keributan di masyarakat, daerah bisa membangun, dan pembangunan [ekonomi] saya bisa bagus, yang lain-lain di tempat lain, karena [penerimaan] pajak saya lebih tinggi, kan? Itu investasi, saya kira-kira," tuturnya.
Sejalan dengan lonjakan anggaran belanja dan pelebaran defisit ini, Purbaya pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara pemerintah melakukan pembiayaan anggaran. Sebab, ada dua opsi yang bisa dilakukan, menerbitkan utang atau dengan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
"Jadi, nggak ada masalah tentang pembiayaan. Apalagi, kalau saya bilang tadi, mereka [investor] atau semua tahu bahwa prospek ekonomi kita bagus, mereka akan berebut, belanja, beli surat utang pemerintah Indonesia," tutup Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fahreza Rizky
