Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah proyek pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalami penundaan imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun dari Pemerintah Pusat.
Akibat pemotongan DBH itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 DKI Jakarta berkurang dari Rp95,35 triliun menjadi Rp81,2 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan ada sejumlah proyek pembangunan di Jakarta yang mengalami rasionalisasi dan penundaan akibat pengurangan APBD 2026 tersebut.
Atika menguraikan, beberapa proyek pembangunan yang ditunda di antaranya pembangunan rumah susun (rusun) Rorotan IX tahap 2; pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Cendrawasih, Kemakmuran, dan Jagakarsa; hingga pembangunan sejumlah gedung pemda.
“Apa saja yang kita rasionalisasi dan ditunda pembangunannya, satu adalah pembangunan rumah susun Rorotan IX tahap 2 dan ini bisa dikolaborasi dengan pemerintah pusat. Kemudian pembangunan dua GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, stadion seperti bola,” ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Senin (20/10/2025).
Selain mengalami penundaan, sejumlah proyek pembangunan di Jakarta juga mengalami pengurangan skala. Misalnya, pembangunan puskesmas yang semula ditargetkan sebanyak 12 unit kini hanya menjadi 5 unit.
Lalu, rehabilitasi sekolah yang semula ada 22 sekolah kini hanya menjadi 5 sekolah, dengan 1 rehabilitasi untuk sekolah cagar budaya.
Meski begitu, Atika menyebut beberapa proyek pembangunan masih dimungkinkan untuk berlanjut dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
“Di sisi lain untuk tetap menjaga momentum, maka pembangunan ini adalah termasuk kegiatan yang bisa berpotensi untuk dibiayai dengan creative financing,” paparnya.
Sejumlah komponen belanja Pemprov DKI disebutnya juga akan mengalami efisiensi. Beberapa di antaranya ialah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO), pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga acara seremonial.
“[Dilakukan efisiensi terhadap] belanja hibah selain mandatory, dekorasi, penyelenggaraan event, seremonial, dan lainnya, belanja IT,” urainya.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta. Menurut Atika, melalui negosiasi tersebut, Pemprov DKI berharap akan ada perubahan kesepakatan terkait penugasan daerah dari pusat.
Ia menerangkan, melalui negosiasi itu diharapkan pembiayaan PSN yang terdapat di Jakarta, seperti pengadaan tanah untuk moda transportasi MRT hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dapat dialihkan ke Pemerintah Pusat.
“Dengan mengoordinasikan proyek strategis nasional (PSN) agar sebagian pembiayaan dialihkan ke pemerintah pusat, seperti pengadaan tanah MRT, pembangunan rusunawa, dan infrastruktur pengendali banjir,” sebutnya.
Editor: Hendra Friana
