Indeks Dana Transfer Daerah

Banyak kepala daerah yang baru dilantik kesulitan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya imbas transfer ke daerah dipotong drastis.

Prioritas yang dipertahankan adalah pendidikan. Efisiensi akan memangkas belanja operasional, seperti ATK, konsumsi rapat, dan perjalanan dinas.

Pemprov Jabar akan lanjutkan efisiensi mulai dari penundaan pengangkatan CPNS hingga anggaran di sejumlah pos belanja. 

Purbaya tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah.

Sejumlah postur RAPBN 2026 mayoritas mengalami perubahan atau terjadi kenaikan pasca kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR.

Purbaya berharap, melalui rencana kenaikan TKD ini, daerah tidak akan lagi resah dengan kondisi fiskal yang cekak.

Daerah akan menerima manfaat melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh kementerian/lembaga.

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) turun karena adanya pengalihan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dalam postur RAPBN tahun depan, TKD dialokasikan senilai Rp650 triliun, anjlok 24,8 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp919 triliun.

Keputusan tarif pajak seharusnya tetap memperhatikan kondisi makroekonomi, daya beli masyarakat, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Presiden Joko Widodo menjelaskan anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp811,7 triliun.

Ekonom CORE menilai dana pemda mengendap di perbankan merupakan masalah kompleks sering terjadi. Problemnya tak hanya pemda, tapi pusat juga.

Jokowi minta pemerintah daerah sebaiknya mengedepankan penyerapan anggaran dari APBD sebelum mengejar uang dari investor.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp796,3 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.

Sri Mulyani bicara soal sulitnya mengawasi penggunaan anggaran transfer daerah.

Pemerintah pusat kerap mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah masih mengendap dan tak terserap. Mengapa hal ini terus berulang?

Sri Mulyani masih menemukan 70 persen alokasi dana dari total APBD untuk urusan pegawai.

Usulan DPR soal penggunaan TKDD untuk bantu tambal defisit BPJS Kesehatan ditolak Kementerian Keuangan.

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Kasus korupsi yang menyeret Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengkonfirmasi praktik calo anggaran yang melibatkan anggota legislatif.