Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membantah telah memotong anggaran daerah, menyusul susutnya transfer ke daerah (TKD) sebesar 29,34 persen.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 TKD diketahu hanya Rp650 triliun, lebih rendah dari di tahun ini masih dianggarkan sebesar Rp919,9 triliun.
Meski tergolong turun, ia memastikan masyarakat daerah di tahun depan juga akan turut merasakan anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan senilai Rp1.376,9 triliun.
"Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya," ujar dia, dalam rapat kerja komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, dikutip dari akun YouTube DPD RI, Selasa (2/9/2025).
Manfaat ini diberikan pemerintah melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan oleh kementerian/lembaga. Adapun, berbagai program prioritas tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun; Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atau beasiswa lainnya dengan alokasi mencapai Rp63,6 triliun.
Selanjutnya terdapat Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp43,8 triliun; Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan alokasi Rp69,0 triliun; Cek Kesehatan Gratis dan TB, serta revitalisasi Rumah Sakit dengan anggaran Rp7,3 triliun; dan Renovasi/Revitalisasi Sekolah dengan anggaran Rp22,5 triliun.
Kemudian, ada pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya meroket menjadi Rp335,0 triliun; Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dengan anggaran Rp27,9 triliun; Preservasi Jalan dan Jembatan yang dialokasikan senilai Rp24,3 triliun; Perumahan dengan anggaran Rp48,7 triliun; Bendungan dan Irigasi senilai Rp12 triliun; dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan anggaran Rp83 triliun.
Selain itu, ada pula program Subsidi Non Energi untuk KUR dan Pupuk senilai Rp108,8 triliun; Tunjangan Profesi Guru dan Doses (TPG/TPD) Non PNS dengan anggaran Rp63,5 triliun; Subsidi Energi dan Kompensasi sebesar Rp381,3 triliun; Lumbung Pangan Rp22,4 triliun; Bulog dan Cadangan Pangan Rp28,5 triliun; serta program Kampung Nelayan dan Pergaraman Nasional dengan anggaran Rp6,6 triliun.
"Ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah," tegas Sri Mulyani.
Meskipun anggaran berada di K/L pusat, namun menurut Bendahara Negara itu, nantinya anggaran akan difokuskan untuk masyarakat miskin yang berada di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, sebagai instrumen fiskal, APBN tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, seperti hanya dari TKD.
"Karena pada akhirnya, APBN yang menikmati dan mendapat manfaat adalah masyarakat, termasuk pemerintah daerahnya," jelas Ani, sapaan Sri Mulyani.
Apalagi, selain melalui berbagai program tersebut pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui instruksi presiden yang memerintahkan bahwa pusat harus mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi dan air di daerah. Dalam pelaksanaannya, K/L sesuai instruksi presiden akan terus bersinergi, berkoordinasi, serta berkomunukasi dengan pemerintah daerah.
"Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah untuk daerah dipotong atau diturunkan," jelas Ani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
