tirto.id - Presiden Joko Widodo menyindir para kepala daerah yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal. Jokowi sebut jumlah dana yang tidak terserap daerah justru naik jelang akhir tahun.
Saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Investasi 2021 di Jakarta, Rabu (24/11/2021), Jokowi berbicara bahwa pemerintah mengalokasikan Rp642 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun ini. Namun uang yang ditransfer menjadi APBD kabupaten/kota maupun provinsi itu justru tidak diserap dengan baik.
Jokowi menerima laporan uang yang dialokasikan untuk daerah justru tidak berkurang, tetapi malah bertambah. “Tadi pagi saya cek ke menteri keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik,” kata dia.
Jokowi menambahkan, “Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya 170 (triliun rupiah). Ini justru naik menjadi 226 triliun (rupiah)” kata dia.
Jokowi menilai, pemerintah daerah sebaiknya mengedepankan penyerapan anggaran untuk APBD sebelum mengejar uang dari investor. Ia tidak ingin anggaran daerah justru tidak diserap, sementara pemerintah daerah berlomba-lomba cari investor.
“Uang kita sendiri saya tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya gak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera, habis, waduh sudah gak ada APBD, APBN sudah gak ada, baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu," kata Jokowi.
“Ini masih Rp226 triliun. Trilliun lho. Gede sekali ini," tegas Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan agar dana yang tersisa segera dihabiskan dan diserap. Pemerintah daerah baru menggaet investor setelah penyerapan anggaran daerah terpenuhi.
“Jadi ini dihabiskan segera, habiskan dulu, realisasikan, baru kita berbicara investor mana uangmu, realisasikan juga. Itu dampaknya akan double," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
