Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebutkan lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permohonan untuk mendirikan sekolah rakyat. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak akan menerima semua pengajuan tersebut.
Tito menjelaskan, pemerintah tak dapat serta-merta menyetujui permohonan pemda untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Sebab ada syarat minimal luas lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat, yaitu 5.000 meter persegi atau lima hektare.
"Ya, pemda banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 [pemda] malah, tapi kan ada yang 2.000 meter [persegi], enggak sesuai kriteria. Kriterianya kan lima hektare," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/7/2025).
Tito memaparkan, Sekolah Rakyat butuh lahan yang luas guna mewadahi berbagai fasilitas, antara lain lapangan bola, asrama, hingga laboratorium.
Di satu sisi, ia meyakini kebutuhan akan lahan yang luas bagi Sekolah Rakyat bakal berfungsi sepenuhnya untuk kepentingan murid. Pasalnya, pemda memiliki banyak lahan yang belum difungsikan dengan maksimal.
"Aset-aset yang idle bisa digunakan. Aset dan bangunan yang ternyata jadi beban, dengan ada Sekolah Rakyat itu, akan menjadi produktif," tuturnya.
Tito lantas menekankan, lulusan Sekolah Rakyat yang berasal dari keluarga tidak mampu diharap mampu mengubah nasib keluarga. Dengan demikian, murid Sekolah Rakyat dapat mencari pekerjaan yang layak dibanding orang tuanya.
"Tujuannya kan anak-anak yang kurang mampu nanti supaya mereka setelah tamat SMA, mereka naik kelas, enggak seperti orang tuanya, mungkin profesinya [orang tua murid] pengemis atau mungkin pemulung. Anaknya enggak seperti itu lagi. Jadi, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali," jabarnya.
Sebagai informasi, dalam pembukaan masa pengenalan Sekolah Rakyat tercatat telah diikuti oleh lebih dari 6.000 siswa dengan 256 rombongan belajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari 100 target yang akan beroperasi pada tahun ini, 63 titik sudah diresmikan dan 37 lainnya menyusul di akhir Juli.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Siti Fatimah
